Kenaikan tarif ini dipicu melonjaknya harga avtur akibat tekanan global dan dampak perang Iran, sehingga berpengaruh pada seluruh maskapai penerbangan regional di Indonesia. Salah satu yang terdampak adalah penerbangan rute Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Jos Orno Imsula Moa yang saat ini dioperasikan oleh Trigana Air.

Sebelumnya, harga tiket Trigana untuk rute Kota Moa-Ambon berada di angka Rp1.685.000, namun kini naik menjadi Rp1.879.000. Sementara untuk rute Ambon-Moa, tarif mengalami kenaikan dari Rp1.740.700 menjadi Rp1.935.000.

Disebutkan Mark Salueta, seorang warga MBD, meski terjadi kenaikan, masyarakat menilai tarif Trigana masih jauh lebih terjangkau dibandingkan Wings Air yang disebut-sebut akan membuka layanan serupa. Berdasarkan informasi dari platform penjualan tiket daring, harga tiket Wings Air untuk rute Saumlaki-Ambon pada 30 April 2026 tercatat mencapai Rp2.547.000. Sementara untuk rute Dobo-Ambon pulang pergi pada 1 Mei 2026 dibanderol hingga Rp2.872.000.

Perbandingan harga tersebut menjadi dasar utama penolakan warga MBD terhadap kemungkinan masuknya Wings Air ke jalur Ambon-Moa. Mereka khawatir kehadiran maskapai tersebut justru akan membebani masyarakat dengan tarif yang lebih tinggi.

“Kami dengan tegas menolak Wings Air melayani rute Ambon-Moa maupun Moa-Ambon karena harga tiketnya jauh lebih mahal dibandingkan Trigana. Masyarakat membutuhkan akses transportasi udara yang terjangkau, bukan justru semakin memberatkan,” ujar Mark kepada MALUKU.WAHANANEWS.CO, di Kota Moa, Kamis, (30/4/2026). 

Warga berharap pemerintah maupun otoritas penerbangan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan seperti MBD yang sangat bergantung pada transportasi udara sebagai jalur utama mobilitas. Menurut mereka, keterjangkauan harga tiket menjadi faktor penting dibanding sekadar penambahan operator penerbangan.

Penolakan ini sekaligus menjadi bentuk aspirasi masyarakat supaya kebijakan transportasi udara di kawasan timur Indonesia tetap berpihak pada kebutuhan rakyat, terutama di tengah tekanan ekonomi akibat kenaikan biaya perjalanan udara.

[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]

Transformasi ini dilakukan PLN secara terencana dan serentak di sejumlah desa.

Kepala UP3 PLN Ternate, Mufid Arianto, menyampaikan bahwa penyalaan ini merupakan bentuk komitmen PLN dalam meningkatkan keandalan listrik desa.

“Penyalaan listrik 24 jam penuh ini kami lakukan secara serentak di 10 Unit Listrik Desa yang tersebar di empat kabupaten/kota, salah satunya Pulau Mare,” ujar Mufid, dikutip Jumat (26/12/2025).

Menurutnya, sebelumnya masyarakat hanya menikmati listrik dengan pola operasi terbatas.

“Sebelumnya listrik hanya menyala sekitar 12 hingga 18 jam. Hari ini, kami resmikan listrik menyala 24 jam penuh sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa,” katanya.

PLN menilai keandalan listrik desa menjadi fondasi penting bagi tumbuhnya aktivitas ekonomi, pendidikan, dan layanan sosial di wilayah kepulauan.

[Redaktur: Sandy]

Banyak cerita beredar di tengah masyarakat, ada yang cacat administrasi tetapi tetap lolos, dan ada yang punya rekam jejak tidak sesuai aturan namun tiba-tiba masuk daftar. Sementara, mereka yang sudah mengabdi puluhan tahun justru tersingkir. Cerita ini tidak sekadar keluhan, melainkan bukti nyata bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam mekanisme seleksi PPPK di MBD ini.

Jika benar ada pemalsuan dokumen, maladministrasi, dan penyalahgunaan kewenangan, maka persoalan ini bukan sekadar human error ‘kesalahan manusia’, melainkan dapat duga ada tindak pidana yang harus diusut. Di daerah tertinggal; terluar; terdepan (3T) seperti Maluku Barat Daya (MBD), sudah terlalu sering diperlakukan sebagai tanah kosong yang dimainkan sesuka hati oleh para oknum.

Lebih parahnya, masyarakat yang ingin bersuara-protes untuk menegakkan kebenaran, justru didera intimidasi. Banyak yang akhirnya hanya berani mengirimkan bukti dan informasi lewat jalur pribadi, karena takut dengan ancaman. Ini situasi yang sangat berbahaya. Demokrasi lokal kita seakan dipasung oleh ketakutan, sementara hukum seperti tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Karena itu, ada tiga hal mendesak yang perlu dilakukan, pertama, transparansi penuh seluruh dokumen dan proses seleksi harus dibuka agar publik bisa menilai.

Kedua, pengawasan independen dari masyarakat; Ombudsman; DPRD, aparat penegak hukum, hingga pers wajib turun tangan, bukan hanya diam.

Ketiga, penegakan hukum tegas, bila terbukti ada ‘permainan’, maka proses pidana wajib laksanakan tanpa pandang bulu.

Seleksi PPPK bukan sekadar angka di atas kertas. ini  menyangkut masa hadapan anak-anak daerah, menyangkut keadilan sosial, dan menyangkut martabat kita sebagai bangsa. Bila praktik kotor ini dibiarkan, maka kita sedang mengajarkan generasi muda bahwa kecurangan lebih dihargai daripada pengabdian.

Maluku Barat Daya tidak boleh menjadi ladang eksperimen bagi oknum yang haus kuasa. Supremasi hukum harus ditegakkan sekarang juga, atau kita akan menyaksikan hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Seleksi PPPK dan Dugaan Kecurangan: Ancaman bagi Supremasi Hukum dan Keadilan di Daerah 3T

Proses seleksi PPPK, sejatinya dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil bagi para tenaga honorer dan masyarakat. Prinsip merit system ‘sistem kemampuan’ yang transparansi dan akuntabel menjadi ruh utama dari rekrutmen aparatur negara. Namun, di Kabupaten Maluku Barat Daya, proses ini justru memalukan, mencuatkan persoalan serius yang mengancam nilai-nilai keadilan dan supremasi hukum.

Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima, terdapat dugaan kuat bahwa sejumlah peserta seleksi PPPK diluluskan meskipun dokumen administrasinya cacat atau bahkan diduga dipalsukan. Lebih jauh, ada indikasi bahwa oknum pejabat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) diduga ikut terlibat dalam praktik penyalahgunaan wewenang untuk meluluskan pihak-pihak tertentu dengan–dapat duga–praktik kotor. Dugaan ini, bukan hanya dapat merusak proses seleksi, namun juga melukai kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Lebih memprihatinkan, masyarakat yang mengetahui fakta-fakta tersebut justru mengalami intimidasi dan ancaman, sehingga mereka takut bersuara. Akibatnya, bukti-bukti dan informasi hanya bisa disampaikan secara tidak langsung melalui jalur pribadi, bukan secara terbuka di ruang publik. Fenomena ini jelas menggambarkan betapa rapuhnya posisi rakyat kecil di hadapan kuasa birokrasi di daerah 3T.

Dari perspektif hukum, praktik semacam ini tidak boleh dibiarkan. Dugaan pemalsuan dokumen jelas melanggar Pasal 263 Undang Undang Hukum Pidana (UUHP). Sedangkan, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat dijerat dengan Pasal 421 UUHP maupun ketentuan dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Kemudian, di sisi lain, perbuatan ini juga merupakan bentuk nyata dari maladministrasi, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Ombudsman.

Namun, persoalan ini bukan semata-mata soal hukum positif. Lebih dari itu, persoalan ini adalah cermin ketidakadilan struktural. Masyarakat di daerah 3T  seringkali menjadi korban praktik oligarki kecil di tingkat daerah, di mana proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) hanya dijadikan alat untuk melanggengkan kepentingan kelompok tertentu.

Supremasi hukum menuntut supaya kasus seperti ini tidak berhenti di meja administrasi, melainkan diproses secara pidana. Aparatur penegak hukum dari pelbagai instansi harus turun tangan melakukan penyelidikan, memanggil para pihak berkait, menyita dokumen, serta memberikan perlindungan kepada saksi dan pelapor. Tanpa langkah tegas, keadilan hanya akan menjadi jargon kosong, sementara ketidakadilan terus merajalela.

Momentum seleksi PPPK seharusnya menjadi jalan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, bukan justru merusaknya. Negara hadir bukan untuk membiarkan praktik kotor mengakar, melainkan untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi secara sehat dan adil.

Oleh karena itu, saya menyerukan kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri); Ombudsman; Badan Kepegawaian Nasional (BKN); Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) perlu segera melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan kecurangan seleksi PPPK di Maluku Barat Daya. Tindakan tegas diperlukan supaya kasus seperti ini menjadi pelajaran bersama bahwa hukum berlaku sama bagi semua, tanpa pandang bulu, termasuk bagi pejabat sekalipun.

Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh intimidasi. Supremasi hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan kelompok. Dan proses seleksi ASN-PPPK harus tetap menjadi ruang meritokrasi, bukan arena rekayasa kepentingan.

^{(*) Nikolas Okmemera, S.H.,Cpc.CNs.ChteacH.CPs adalah berprofasi sebagai advokat, pemerhati sosial dan hukum.}

[Editor: Edy Yanter Latumahina]

Ironis, meski demikian, DPRD MBD tetap rekomendasi pelantikan bagi 178 peserta melalui rapat paripurna yang digelar pada hari yang sama.

Rekomendasi ini diserahkan langsung oleh Ketua DPRD MBD, Petrus Aswerus Tunay, kepada Bupati MBD. Dalam surat rekomendasi ini, governmen daerah diminta segera melantik 178 peserta calon P3K yang dinyatakan lulus. Meski, hasil verifikasi tim Panitia Khusus (Pansus) mengungkap adanya 8 peserta yang sah dan meyakinkan terbukti memalsukan SK honorer untuk bisa mengikuti seleksi.

Keputusan DPRD itu lahir di tengah desakan masyarakat kepada  DPRD MBD. Padahal, sejumlah demonstrasi yang  menuntut supaya lembaga legislatif segera mengeluarkan rekomendasi pelantikan bagi peserta yang belum dilantik. Tekanan publik membuat fraksi-fraksi di DPRD sepakat mempercepat paripurna meski tahapan kerja Pansus belum sepenuhnya tuntas.

Narasumber MALUKU.WAHANANEWS.CO dari internal governance ‘pemerintahan’  yang tak berkenan diungkap identitasnya,  menyebut dugaan kecurangan dapat lebih luas dari sekadar delapan nama tersebut. 

Ada indikasi, keterlibatan oknum pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) MBD yang sengaja meloloskan peserta dengan SK honorer palsu. Namun, kerja pansus dipaksa berhenti karena adanya tekanan kepentingan politik kepentingan. 

Harapan masyarakat, demi good governance ‘pemerintahan bersih’,  governmen Kabupaten MBD hanya meloloskan peserta seleksi P3K yang benar, yaitu 170 peserta yang lolos secara sah, sedangkan 8 orang yang terbukti melakukan pemalsuan tidak dilantik. 

Literasi, sinyalemen jika govermen MBD tetap memaksakan pelantikan terhadap peserta bermasalah itu, maka akan muncul tuntutan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan pelbagai regulasi.

[Redaktur: Edy Yanter Latumahina]

Usaha mengungkap sinyalemen kisruh SK Honorer bekerja paruh waktu di lingkungan govermen Kabupaten MBD ini, anggota pansus sudah mengunjungi langsung ke pelbagai lokasi peserta seleksi P3K untuk dimintai klarifikasi. 

Peserta seleksi P3K yang diseleksi ini ini berada di sejumlah kecamatan yang tersebar di sejumlah pulau-pulau yang terpisah karena MBD adalah kabupaten kepulauan. Ada sekira 15 kecamatan yang dikunjungi anggota pansus hak angket ini. Baru-baru ini sejumlah anggota pansus bertanda ke Kecamatan Pulau Letti di Pulau Letti, yakni Ketua Pansus, Kornelis Tuamain; Sekretaris Pansus, Henrita Natalia Jermias,; Anggota Pansus Zet Oscar Faumasa da Anton Lowatu.  

^{Pansus DPRD MBD dalam perjalan ke Kecamatan Pulau Letti, Pulau Letti, saat hendak melakukan konfontir kepada peserta seleksi P3K Kabupaten MBD. Disinyalir banyar dari peserta yang menggunakan SK Honorer palsu yang seakan-akan perna menjadi pegawai honorer governmen. (dari kiri-kanan) Anggota Pansus Zet Oscar Faumasa; Ketua Pansus, Kornelis Tuamain;  Anggota Pansus Anton Lowatu;   Sekretaris Pansus, Henrita Natalia Jermias, Senin (29/9/2025). MALUKU.WAHANANEWS.CO / Andres Pera / file Pansus]}

Sampai saat ini Pansus belum mengeluarkan rekomendasi, Hal ini diakibatkan karena dua alasan menurut Henrita Natalia Jermias.

Pertama, prosedur kerja, yakni sesuai tahapan dan mekanisme kerja. 

“Kami pansus dibentuk dalam sidang paripurna DPRD dan wajib melaporkan hasil kerja juga dlm sidang paripurna paling terlambat 6 bulan setelah di-SK-kan. Kami berupaya memenuhi tahapan kerja kami masih berjalan. Ada indikasi kecurangan atau ketidakadilan yang perlu kami buktikan melalui beberapa tahapan yang sedang kami jalankan. Hari ini kerja pansus dalam tahapan konfrontir data hasil telaah administrasi dengan data di lapangan. Ini bukan urusan enteng, Kami berupaya optimal untuk mendapatkan data yang autentik dan objektif. Data sementara belum dapat kami buka ke publik karena akan menimbulkan chaos, sebab belum terbukti kebenaranya. Kami pansus masih punya waktu 2 bulan lebih untuk merampungkan kerja kami. Tetapi kami pansus sudah berkomitmen untuk mempercepat kerja kami supaya rekomendasi pansus sudah dapat disampaikan ke paripurna paling terlambat akhir Oktober." sebut Henrita menjelaskan

Kedua, komitmen moral pansus adalah menghadirkan keadilan. Dan karena itu pansus tidak mau bekerja asal-asalan atau terburu-buru.

"Untuk mengobati rasa keadilan yang terlukai akibat dari praktik-praktik kecurangan dalam proses seleksi maka kami pansus berupaya semaksimal mungkin supaya kerja kami menghasilkan rekomendasi yang berorientasi pada komitmen kami yaitu menghadirkan keadilan" ujar politisi asal Pulau Letti ini kepada wartawan MALUKU.WAHANANERS.CO, Andres Pera via telepon selular, Senin (29/9/2025). 

Lanjut Jermias, pansus berharap seluruh 2.052 peserta yang dinyatakan lolos selekasi P3K dapat dilantik, sembari menunggu penyelesaian tahapan rekomendasi dari DPRD MBD. 

Sebut Politisi PKB ini menegaskan, dari sekira 100 peserta yang disinyalir bermasalah, baru sekira 40 orang yang sudah dikonfrontir. Sementara ada sekira 50 orang lainnya masih dalam proses. Sinyalemen pengguna SK Honorer yang palsu  ini tersebar di 15 kecamatan. 

"Bagi saya, pihak BKPSDM pada waktu lalu sudah mengumumkan sekitar 2052 orang yang lulus seleksi dan mestinya mereka semua, saudara-saudara kita ini dilantik saja. Kan belum ada rekomendasi pansus yang membatalkan SK-nya. Jika dikemudian hari kerja pansus dapat membuktikan bahwa mereka yang terindikasi melakukan pelanggaran ternyata terbukti maka pansus akan mengeluarkan rekomendasi untuk membatalkan SK pelantikan saudara-saudara kita." tegas Henrita.

^{Montase gugusan pulau di Kepulauan Maluku Barat Daya, Provinsi dengan gambaran letak Kecamatan Pulau Letti yang dikunjungi Pansu DPRD MBD soal kisrus SK Honorer palsu yang digunakan peserta seleksi P3K. Tiakur adalah Ibu Kota Kabupaten MBD.} 

Menanggapi Demonstrasi dari GMNI

Menanggapi demonstrasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) MBD yang mendesak percepatan kinerja, Jermias beri dalin, pansus tetap berkomitmen mempercepat proses. Paling lambat, Oktober 2025 rekomendasi pansus sudah dapat diparipurnakan.  

Lebih lanjut, Jermias mengungkap bahwa adanya indikasi sejumlah peserta yang tidak pernah honor, namun memanfaatkan relasi tertentu untuk ikut seleksi. Dari total 2.052 pendaftar, tercatat 1.731 orang resmi sudah dapat dilantik, sementara 321 lainnya masih tertunda lantaran bermasalah secara administrasi.

“Komitmen kami tidak punya dendam politik, tidak ada nama titipan. Orientasi pansus semata-mata menghadirkan keadilan,” ucapnyi.

Selain itu, Ita menekankan, jika terbukti ada pelanggaran oleh BKPSDM MBD, pansus tidak akan segan menyurati bupati untuk menjatuhkan sanksi. 

“Namun sejauh ini belum ditemukan adanya pelanggaran oleh pihak BKPSDM,” tambahnya.

[Redaktur: Edy Yanter Latumahina]

Disebutkan Koordinator AMPDJ, Jois Krestofol Esauw,  masyarakat telah melaporkan LEM kepada Inspektorat Kabupaten Maluku Barat Daya, namun belum ada tindakan lanjutan. 

“Seiring berjalannya waktu, kasus ini didiamkan oleh Inspektorat. Namun, sekira satu bulan yang lalu atas desakan masyarakat sehingga kasus tersebut dialihkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Maluku Barat Daya. Mengenai perkembangan kasus ini, kejaksaan sudah mengeluarkan surat perintah penyelidikan dan memanggil beberapa orang yang dianggap dapat memberikan keterangan sebagai saksi, dan sesuai informasi, para saksi itu sudah di BAP,” ujar Jois dalam lepasan pers yang diterima MALUKU.WAHANANEWS.CO, Rabu (24/9/2025).

Disebutkan Esauw, AMPDJ ultimatum, jika dalam sepekan mendatang Kejari MBD tidak merespons dan tiada informasi yang jelas mengenai tuntutan masyarakat ini, maka hendak kembali melakukan aksi Jilid II dengan tama "Aksi Mogok Kerja/Boikot Kantor Desa Jerusu". Kemudian, masyarakat juga berencana melakukan aksi di Tiakur, Ibu Kota Kabupaten MBD. Sebelum AMPDJ sudah berdemonstrasi di Kantor Desa Jerusu.

Ungkap Esauw, tahun 2025 ini, Desa Jerusu telah dinyatakan gagal salurkan dana desa oleh Dinas Pembedaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

“Jika hal ini terus dibiarkan maka tentu akan berdampak buruk terhadap proses kerja pemerintah di desa, proses pemberdayaan masyarakat di desa serta Anggaran Dana Desa Jerusu Tahun 2026 terancam gagal salur juga,” ujar Demisioner Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku ini.  

Sejumlah persoalan yang dipertanyakan masyarakat kepada Kepala Desa Jerusu LEM diantaranya, pertama, sinyalemen penggelapan dana bantuan usaha untuk desa (bumdes) yang musyawarah desa. Dana Rp70-an juta yang sudah disetor oleh mantan Ketua BumDes, Poly Esauw Pemerintah Desa Jerusu, namun hampir setahun dana itu tidak diketahui diperuntukan untuk apa.

Kedua, tidak terealisasinya pekerjaan fisik Saluran Air Desa Jerusu dan Lapangan bola volly Atwewer dan penggelapan anggaran jasa penerima bantuan langsung tunai (BLT) dan Silpa Tahun 2022 dan 2023, serta penggelapan Anggaran Pembangunan Gedung Taman Kanak Akualu sekira Rp350 juta.

Ketiga, penyalahgunaan dana desa Tahun 2024 untuk persiapan Desa Kour Atuna, Rp100 juta lebih.

[Redaktur: Edy Yanter Latumahina]

Disinyalir, penerimaan P3K ini ada indikasi tidak transparan Badan Kepegawaian BK dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM) bahwa ada peserta yang telah lama tidak bekerja sebagai tenaga honorer atau sudah putus kontrak, tetapi masih terdaftar sebagai peserta P3K. 

Disebutkan Ketua Pansus Kasus P3K Kabupaten MBD, Kornelis Tuamain, saat ini adalah tahap meminta keterangan dari 20 orang saksi yang terdiri dari kepala desa dan kepala sekolah serta peserta seleksi P3K soal SK honorer yang digunakan peserta pada tahapan pendaftaran seleksi P3K tahun 2025.

"Iya, ada pertemuan yang  lakukan hari ini mengundang sejumlah pihak dari kepala desa, kepala sekolah, dan peserta seleksi P3K. Sesuai dengan keputusan bersama anggota pansus, pertemuan ini dilakukan secara tertutup, sebab belum ada putusan final pada rapat paripurna untuk memastikan peserta yang melakukan pemalsuan SK pada tahap pendaftaran P3K,. Dan juga, untuk menghindari adanya  politisir yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab sehingga terjadi kontroversi di masyarakat," jawaban Kornelis kepada MALUKU.WAHANANEWS.CO melalui telepon selular, Rabu (24/9/2025).

Tuamain mendalilkan, menurut tata tertib dan aturan dalam internal kelembagaan DPRD MBD bahwa pertemuan dapat dilakukan secara terbuka maupun tertutup. 

“Pertemuan secara tertutup dimaksudkan untuk memastikan bahwa keterangan yang pansus dapatkan dari para pihak yang dimintai keterangan benar-benar valid.  Setelahnya, akan diparipurnakan oleh lembaga, baru hasilnya bisa diketahui publik,” kata Kornelis yang juga Ketua Komia A DPRD MBD ini. 

Dilanjutkan Tuamain, merespons pelbagai kritikan pers yang memberitakan bahwa kerja pansus seperti penyidik kepolisian, dijawab oleh Korneles Tuamain bahwasanya  adalah kewenangan pansus untuk menelusuri dan menginvestasi demi mendapatkan fakta yang sebenarnya. 

"Persoalan kerja kami seperti yang diberitakan bahwa kami bekerja seperti penyidik, perlu saya sampaikan bahwa namanya juga penelusuran, dan berkaitan dengan pertemuan hari ini seperti hipotesa awal bahwa adanya dugaan pelanggaran sudah mulai ditemukan oleh teman-teman pansus. Sesuai hasil pertemuan hari ini sudah terang-benderang adanya maladministrasi berupa pemalsuan SK yang dilakukan oleh peserta seleksi P3K,” beber Kornelis.

Sebaliknya, bagi Tuamain, ia memberikan tanggapan positif bahwa pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan pers terhadap kinerja pansus ini sangat penting dan wajar. 

“Siapa pun boleh mengkritik atau berikan masukan kepada pansus ini, lembaga rakyat, namun kadang ada pihak-pihak yang sengaja memelintir tujuan dari pembentukan pansus. Kami menghargai masukan atau sorotan dari masyarakat, sebab itu oke-oke saja dan pansus menerima hal itu, tetapi jia ketika ada kelompok tertentu yang terus menerus melakukan intimidasi baik secara verbal maupun nonverbal maka bagi kami, jangan-jangan ada pihak-pihak tersebut juga ikut bermain terkait dengan penerbitan SK bodong tersebut,” tutup Kornelis Tuamian yang dikenal dengan sapaan akrab, Neles ini. 

[Redaktur: Edy Yanter Latumahina]

Bertahun-tahun, sejak Indonesia berdiri tahun 1945 hingga Kabupaten MBD berdiri tahun 2008, jembatan yang layak tidak pernah dibangun di Desa Erai. 

Hingga sekarang, warga mengandalkan jembatan darurat dari konstruksi bambu dan kayu yang hanya dapat dilintasi sepeda motor. 

Jembatan Erai darurat ini dibangun dengan swadaya warga dengan konstruksi dan bahan seadanya. Belum ada pembangunan yang signifikan oleh Governmen Indonesia di Pulau ini.

“Itu dengan harus waspada supaya tidak celaka.  Hingga kini belum ada jembatan permanen yang dibangun pemerintah. Kondisi ini memaksa warga membangun jembatan darurat secara swadaya agar tetap bisa beraktivitas. Namun, keberadaan jembatan darurat ini sangat berisiko, terlebih pada musim hujan ketika debit air meningkat dan arus sungai menjadi deras,” sebut Sekretaris Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) MBD Amos Salkery, Senin (22/9/2025).

^{Jembatan Sungai Erai yang sedang dibangun warga secara swadaya, Sabtu (20/9/2025). [MALUKU.WAHANANEWS.CO / Amos Salkery]}

Kisah Salkery, ia berkunjung ke Desa Eray, untuk mengunjungi keluarga istrinya, dan menemukan fasilitas umum, jembatan yang mengenaskan..

“Warga setiap hari harus melewati  sungai yang dalam dan berbatu. Ketika musim penghujan airnya pun deras. Sungai ini merupakan jalur utama warga beraktivitas. Saya datang ke Desa Eray, kampung halaman istri saya, dan melihat langsung kondisi ini. Warga sangat bergantung pada jalur sungai ini, tapi tanpa jembatan permanen, mereka harus bertaruh nyawa setiap kali menyeberang,” ujar Amos.

Salkery berharap, pemerintah pusat, wilayah, atau daerah berkenan membangun jembatan permanen demi keselamatan dan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat.

“Masyarakat Eray berharap adanya pembangunan yang merata ke seluruh pelosok negeri Indonesia, walaupun kami di daerah terpencil, walaupun perputaran ekonomi tidak tinggi. Mungkin kami tidak memasok pendapatan ekonomi negara jni. tapi kami tetap anak bangsa Indonesia, yang juga butuh fasilitas perekonomian yang aman dan tidak membahayakan jiwa. Kami ingin merasakan esensi dari kemerdekaan Indonesia,” kesah Amos.

Literasi, Pulau Wetar, Kabupaten MBD adalah pulau luar laut Indonesia yang terletak di Provinsi Maluku. Tepat di Selatan, Pulau Wetar langsung berbatasan laut dengan negara Timor Leste. 

Alam pulau ini mempunyai keindahan yang unik, mempunyai gunung yang memiliki sebuah danau, Danau Tihu. 

Pulau Wetar masih punya, hutan lebat yang belum dijamah oleh eksploitasi kapitalis kayu dan tambang. 

[Redaktur: Edy Yanter Latumahina]

Kritik tajam perbuatan mungkar yang biadab ini, disampaikan kader NU, Hamid Rahayaan yang mantan penasihat Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang menilai praktik busuk tersebut tidak hanya melukai jamaah haji, tetapi juga mencoreng nama organisasi besar Nahdlatul Ulama (NU).

“KPK untuk secepatnya untuk menetapkan tersangka dan mengadili siapa pun yang terlibat dalam skandal ini, sangat memalukan bagi bangsa Indonesia di mata dunia muslim dan juga khususnya sangat memalukan bagi  kaum nahdliyin,” ujar Hamid dengan keterangan persnya, Jumat (12/9/2025).

Ia menyoroti adanya keterlibatan oknum PBNU, oknum GP Ansor, pihak travel, hingga jajaran di Kementerian Agama.

“Memalukan, aib muslim, maka mereka harus mendapat hukuman yang sangat berat. Lembaga mulia ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bermoral untuk perbuatan mungkar, yang sama sekali jauh dari ajaran NU,” tegas Hamid.

Lebih jauh, Rahayaan menuntut Menteri Agama Nasaruddin Umar supaya segera memecat siapa saja Kepala Kantor Wilayah  Kementerian Agama maupun pejabat Kemenag yang terbukti terlibat.

“Kami mendesak Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar untuk berkoordinasi dengan KPK guna membuka nama-nama pejabat yang masuk dalam jaringan mantan Menag Yaqut. Jika Profesor Nasaruddin kurang paham siapa saja geng Yaqut di Kemenag, kami siap menjelaskan,” tegas Hamid.

Terang Rahayaan, jika jaringan geng Yaqut tidak dibersihkan, maka Menteri Agama dianggap membiarkan kejahatan berkembang di tubuh Kemenag. Hamid menegaskan, sebagai orang yang pernah berada di lingkaran elit PBNU, ia tidak rela jika Kementerian Agama maupun NU terus disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab.

Pernyataan keras Hamid Rahayaan ini ini, pertanda masyarakat, khususnya kalangan NU sendiri, menuntut transparansi, ketegasan hukum, dan bersih-bersih internal agar institusi keagamaan tidak lagi dicoreng praktik korupsi yang merugikan umat.

[Redaktur: Zahara Tio]

”Di era Presiden Subianto mesti lebih memacu Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kepolisian Republik Indonesia tidak tebang pilih dalam pemberantasan korupsi,” sebut Hamid Rahayaan dalam lepasan pers kepada MALUKU.WAHANANEWS.CO, Jumat (5/9/2025).

Praktik korupsi, disebutkan Rahayaan, adalah biang masalah penderitaan rakyat seantero Indonesia.

“Pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menyasar segelintir pelaku saja. Masih banyak koruptor yang belum ditangkap. Apresiasi kita terhadap langkah kejaksaan dan KPK menindak mantan menteri memang ada, tapi jangan berhenti di situ. Siapa pun yang terlibat, dari pusat sampai daerah, harus segera ditindak. Tidak boleh ada pandang bulu,” ungkap Hamid.

Hamid ungkit soal sejumlah kasus besar yang hingga kini masih ambulat, macam sinyalemen korupsi yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara, Boby Nasution yang menantu mantan Presiden Joko Widodo.

“Ada sinyalemen Boby korupsi di Blok Medan, blok migas di Sumatera Utara, keterlibatan keluarga pejabat elite, hingga penempatan figur bermasalah di kursi komisaris BUMN. Penunjukan narapidana yang sudah terbukti bersalah sebagai komisaris, katanya, adalah bukti nyata rusaknya sistem pengelolaan negara,” kata Hamid.

Demikian pula, jika dugaan korupsi yang melibatkan nama besar seperti Erick Thohir, Luhut Binsar Panjaitan, atau Airlangga Hartarto atau siapa pun yang terbukti menyalahgunakan jabatan untuk memperkaya diri, harus diadili. Jangan ada lagi perlindungan bagi perusak bangsa ini.

Ia juga mendesak agar Presiden RI tidak hanya berhenti pada pernyataan keras, tetapi turut membentuk penasihat khusus di bidang pengawasan hukum yang mengawal kinerja aparat, sehingga setiap laporan dan kasus korupsi bisa dipantau tanpa intervensi.

“Kalau aparat hukum benar-benar bekerja untuk rakyat, loyal kepada bangsa dan negara, tunjukkan dengan tindakan nyata. Jangan biarkan koruptor menjadi hama yang terus merusak negeri ini,” tegas Hamid.

Harapan Hamid tentu, jika korupsi berhasil ditiadakan maka keuangan negara akan lebih sehat, investasi masuk, dan rakyat Indonesia dapat hidup lebih sejahtera tanpa terus-menerus diperas oleh tangan-tangan kotor para koruptor. 

Rahayaan, mengajak seluruh rakyat Indonesia ikut mengawasi kinerja Jakri, Polri, hingga KPK. Jika ada laporan korupsi yang terbukti namun tidak ditindaklanjuti ke pengadilan, masyarakat diminta untuk bersuara lantang, bahkan turun ke jalan bila perlu, agar hukum ditegakkan dengan adil.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Hamid memperhatikan ada sejumlah kasus besar yang menjadi perhatian publik masih amburat tak terselesaikan. Misalkan, dugaan penistaan agama oleh Wakil Gubernur Maluku Abdullah Vanath dan kasus-kasus korupsi.

“Kelambanan aparat justru menimbulkan keresahan dan amarah publik,” sesal Hamid.

Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath dilaporkan sejumlah organisasi masyarakat ke Polda Maluku berkaitan pernyataannya pada acara hari ulang tahun Kabupaten Maluku Barat Daya beberapa waktu lalu yang sebab ketersinggungan kalangan muslim.   

Vanath mengatakan, ada syariat Allah dan sunnah-hadits Rasulullah Muhammad perihal minuman beralkohol sudah tidak relevan bagi masyarakat Maluku, lantaran banyaknya beredar dan konsumsi sopi di masyarakat Maluku walaupun seringkali sudah ada ceramah pemuka muslim tentang larangan minuman beralkohol di masjid.

Abdullah Vanath telah permohonan maaf di hadapan pengurus MUI Maluku lantaran polahnya ini, sembari mengatakan bersedia ikuti proses hukum. 

Rahayaan menegaskan, kasus dugaan penistaan agama yang menyeret nama Abdullah Vanath tidak boleh amburat, tetapi harus diselesaikan.

“Muslim di Maluku terus memantau jalannya kasus ini dan menanti hadirnya kepastian hukum. Jika Ahok bisa selesai dalam dua bulan, kenapa ini tidak bisa cepat? Periksa saksi, saksi ahli, pelapor, lalu panggil langsung Vanath. Jangan buat rakyat penasaran apalagi marah,” tegasnya.

Polda Maluku Letoi Kasus Korupsi

Selain kasus Vanath, Hamid juga mengkritik penanganan kasus-kasus korupsi yang dianggap letoi. Jangan sampai masyarakat mencurigai Polri  jadikan kasus korupsi sebagai “ATM” bancakan saja, sehingga berbahaya untuk citra penegak hukum.

“Polda Maluku dan Kejati Maluku harus memberi kepastian hukum kepada masyarakat Maluku ingin kepastian, bukan janji. Tegakkan hukum, jangan sampai rakyat hilang kepercayaan,” tutup Abdul Hamid Rahayaan. 

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Rahayaan sesalkan polah para pejabat yang berkorupsi dan menjadi penipu rakyat, serta penegakan hukum yang amburadul dan amburat.

“Saya berharap Presiden Prabowo Subianto serius menyelesaikan persoalan negara yang amburadul ini. Menyelesaikan penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi yang lamban,” sebut Hamid Rahayaan kepada WAHANANEWS.CO, Kamis (4/9/2025).

Sebagai kader NU, Rahayaan sangat terpukul dan memilukan dengan kejadian seorang kader NU dan mantan Ketua Gerakan Pemuda Ansor (2016 - 2024), Yaqut Cholil Qoumas, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat korupsi anggaran ibadah haji saat menjadi Menteri Agama (2020 - 2025) di era Presiden Joko Widodo.

Ada pula kasus korupsi sangat memalukan yang mengiris kecerdasan bangsa bahwa di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Menteri Nadiem Anwar Makarim (2021 - 2025) di era Presiden Joko Widodo.

“Kasus korupsi kedua menteri ini sangat memalukan dan memilukan. Mengiris rasa kemanusiaan. Mengapa di kedua kementerian ini, keagamaan dan pendidikan yang semestinya menjadi garda terdepan karakter bangsa dipimpin oleh manusia yang rusak karakternya,” sesal Hamid.

Nilai Hamid, jika muncul aksi massa yang memprotes kerusakan negara saat ini. Maka aspirasi mahasiswa yang turun ke jalan sejatinya murni, namun kerap ditunggangi pihak ketiga yang memiliki agenda terselubung.

Rakyat Frustrasi Kinerja Hukum

Lanjut Rahayaan, rakyat sudah sangat frustrasi oleh lambatnya kinerja Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK yang amburat.

“Kinerja KPK; Kejaksaan; Polri selalu tidak pernah selesai, setengah-setengah, tidak selesai hingga tuntas. Tak ada jalan lain. Presiden harus memerintahkan penegak hukum bekerja cepat. Korupsi inilah yang membuat rakyat miskin dan susah,” ujarnya.

Rahayaan mengingatkan agar aparat tidak mempermainkan kasus korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah.

“Jangan sampai publik mengira kasus korupsi dijadikan ATM politik oleh oknum aparat. Itu harus dihentikan. Keadilan harus ditegakkan, citra penegak hukum dipulihkan,” imbuhnya.

Terutama, kader NU yang mantan Wali Kota Tual, Maluku (2017 - 2018) ini menyoroti kasus dugaan korupsi mantan Menteri Agama dari NU yang hingga kini belum jelas ujungnya. Yang sudah berbulan-bulan tapi belum tuntas, seakan drama tak berkesudahan.

“Sikap lamban KPK berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga antirasuah,” risau Hamid.

Kritisi Ketua PBNU Staquf

Sebagai kader loyal, Rahayaan berharap ada pemurnian NU lebih baik yang tidak digerogoti oleh orang bermental koruptif. Hamid menilai, kepemimpinan Yahya Cholil Staquf di PBNU membuka pintu bagi masuknya figur-figur bermasalah.

Hamid menuntut supaya muslim NU, tanpa pandang bulu yang terlibat korupsi ditangkap dan diadili tanpa demi jaga marwah organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini.

“NU sekarang dianggap publik sebagai sarang koruptor. Itu berbeda dengan masa Gus Dur, KH Hasyim Muzadi, maupun KH Said Aqil yang dipimpin orang-orang bersih,” sanggahnya.

Akhir kalam Hamid, ia meminta Presiden Prabowo Subianto bertindak tegas memerintahkan aparat hukum agar bekerja cepat, adil, dan transparan. Lantaran,  penegakan hukum yang lemah, rakyat hilang kepercayaan kepada pemerintah dan berpotensi terjadi pemberontak sosial.

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

“Jika tidak membersihkan perusuh dari perusak bangsa, maka janji-janji besar yang pernah disampaikan kepada rakyat sewaktu kampanye pilpres hanya akan menjadi utopia belaka,” ujar Hamid dalam siaran pers kepada MALUKU.WAHANANEWS.CO, Selasa (2/9/2025). 

Pernyataan Abdul Hamid Rahayaan menjadi sinyal keras bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menuntut agar Presiden benar-benar menghadirkan keadilan, memberantas korupsi, dan membuktikan komitmen pada pemerataan pembangunan. 

“Jika tidak, sejarah hanya akan mencatat Prabowo sebagai presiden yang gagal memenuhi janji dan meninggalkan luka mendalam bagi Rakyat Maluku,” sebut Hamid.

Mantan Penasehat Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj ini, melontarkan pernyataan keras, penuh kekecewaan terhadap arah kepemimpinan bangsa di bawah Presiden Prabowo Subianto. 

“Wajah kepemimpinan nasional semakin kabur karena orang-orang berintegritas justru disingkirkan, sementara para koruptor dan penjahat dibiarkan bebas menguasai negara. Contoh kasus, Komjen Martinus Hukom, mantan Kepala BNN, sosok berintegritas, disingkirkan. Sementara para koruptor malah berkuasa. Maka wajar kalau gejolak sosial dan politik terjadi di mana-mana,” sergah mantan Wali Kota Tual ini. 

Diskriminasi kepada Rakyat Maluku 

Menurut Rahayaan, Maluku ibarat, anak kandung yang terus dianaktirikan. Rahayaan menyoroti perlakuan negara terhadap Maluku yang disebutnya tidak adil. Padahal Maluku adalah salah satu dari delapan provinsi yang ikut melahirkan Republik Indonesia. Namun, hingga kini, Maluku masih terjebak dalam kemiskinan struktural akibat dianaktirikan dalam berbagai kebijakan politik maupun ekonomi.

Sebut Rahayaan, mengingatkan, kesepakatan para pendiri bangsa adalah berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dalam negara Indonesia. Ia menyebut, janji pembangunan dari rezim ke rezim hanya meninggalkan luka, mulai dari program Lumbung Ikan Nasional yang digadang-gadang Presiden SBY, hingga rencana Ambon New Port di era Presiden Jokowi—semuanya tak pernah diwujudkan.

“Tetapi yang kami rasakan, Maluku hanya dijadikan penanggung utang luar negeri tanpa pernah menikmati hasil pembangunan,” ujar Rahayaan.

Rahayaan juga menyoroti fenomena diskriminasi terhadap putra-putri terbaik Maluku. Menurutnya, mereka yang memiliki integritas kerap difitnah dan disingkirkan, hanya agar panggung kekuasaan tetap dikuasai oleh para penjahat dan koruptor. Akan tetapi, yang menguasai negara adalah justru mereka yang merampok uang rakyat. Rahayaan mengingatkan Presiden Prabowo Subianto supaya tidak main-main dengan hati rakyat Maluku. 

[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]

Pansus ini dibentuk akibat adanya dugaan pemalsuan surat keputusan (SK) honorer peserta seleksi P3K tahap ke-1 dan ke-2 di Kabupaten Maluku Barat Daya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2023, Pasal 6, Ayat 1 Huruf e, syarat untuk seleksi PPPK minimal memiliki pengalaman/masa kerja minimal 2 tahun bagi tenaga guru dan kesehatan, tetapi banyak peserta yang diduga memalsukan SK guna lolos seleksi administrasi.

Mengacu pada keterangan ketua pansus Korneles Tuamain tanggal 25 Agustus 2025 saat menerima masa aksi GmnI di depan kantor DPRD MBD, membeberkan bahwasanya sesuai hasil investigasi pansus terdapat peserta yang tidak pernah honor, tidak lolos administrasi dan tidak lolos sanggahan tapi bisa mengikuti ujian dan lolos menjadi P3K.

Menurut Andres Pera, bahwa ini merupakan sebuah kejahatan sistematis yang dikendalikan oleh orang dalam pada proses pendaftaran.

Seleksi P3K di Kabupaten Maluku Barat Daya menjadi preseden buruk bagi OPD terkait dalam menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Pelaku pemalsuan SK yang telah lolos seleksi P3K dapat dibatalkan SK pelantikannya dan bisa dijerat pidana dengan pasal 263 KUHP dengan sanksi 6 tahun penjara.

*Andres Pera, S.H., adalah pemerhati sosial di Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku.

Pansus ini dibentuk akibat adanya dugaan pemalsuan SK honorer peserta seleksi P3K tahap 1 dan 2 di kabupaten Maluku Barat daya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2023, Pasal 6, Ayat 1 Huruf e, syarat untuk seleksi PPPK minimal memiliki pengalaman/masa kerja minimal 2 tahun bagi tenaga guru dan kesehatan, tetapi banyak peserta yang diduga memalsukan SK guna lolos seleksi administrasi.

Mengacu pada keterangan ketua pansus Korneles Tuamain tanggal 25 Agustus 2025 saat menerima masa aksi GmnI di depan kantor DPRD MBD, membeberkan bahwasanya sesuai hasil investigasi pansus terdapat peserta yang tidak pernah honor, tidak lolos administrasi dan tidak lolos sanggahan tapi bisa mengikuti ujian dan lolos menjadi P3K.

Menurut Andres Pera, bahwa ini merupakan sebuah kejahatan sistematis yang dikendalikan oleh orang dalam pada proses pendaftaran.

Seleksi P3K di kabupaten Maluku Barat menjadi preseden buruk bagi OPD terkait dalam menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip good governense.

Pelaku pemalsuan SK yang telah lolos seleksi P3K dapat dibatalkan SK pelantikannya dan bisa dijerat pidana dengan pasal 263 KUHP dengan sanksi 6 tahun penjara. [frs]

Andres Pera, S.H

Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Diktisaintek), Stella Christie, menegaskan bahwa sektor industri, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berperan penting sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi. Karena itu, Kementerian Diktisaintek mendorong penguatan riset dan penerapannya untuk mempercepat kemajuan industri, termasuk di lingkungan BUMN.

”Kami terus semangat dan di Diktisaintek kami adalah sebagai penjembatan. Kami terus-menerus memetakan kebutuhan BUMN agar bisa dilemparkan langsung kepada Bapak-Ibu sekalian, agar BUMN kita bisa meningkatkan revenue, menurunkan cost, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Bapak-Ibu sekalian,” ucap Stella.

Stella menambahkan bahwa ekosistem riset nasional telah menghasilkan banyak prototipe dari basic research hingga translational research. Tantangan terbesar adalah memastikan inovasi tersebut dapat dihilirisasi menjadi solusi yang digunakan secara luas.

“Kemdiktisaintek berkomitmen mendukung skema-skema hilirisasi berbasis kolaborasi. Kami dorong agar riset dari kampus-kampus dapat menjelma menjadi solusi nyata bagi industri dan masyarakat,” tambahnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan kesiapan PLN untuk berkolaborasi dengan perguruan tinggi maupun lembaga riset untuk mengimplementasikan hasil riset ke dalam upaya akselerasi pemanfaatan EBT di Indonesia.

“Kami menyambut baik langkah Kementerian Diktisaintek dalam mendorong pemanfaatan riset sains dan teknologi di sektor industri. Bagi PLN, sains dan teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan bauran EBT nasional, selaras dengan target Net Zero Emission 2060,” ujar Darmawan.

Sementara itu, Executive Vice President Aneka Energi Baru Terbarukan PLN, Daniel K.F. Tampubolon, menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi bagian integral dalam strategi percepatan transisi energi nasional.

“Transisi energi tidak terbatas pada pembangkit EBT, tetapi memastikan seluruh ekosistemnya siap, mulai dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi, melalui implementasi smart grid,” ujar Daniel.

Ia menjelaskan bahwa teknologi smart grid akan menjadi enabler utama dalam mengatasi inherent risk atas karakter intermitensi dari variable renewable energy (VRE). Smart Grid merupakan sistem kelistrikan modern yang memanfaatkan sistem informasi dan digital sehingga menjadikannya lebih fleksibel, responsif, dan dapat meningkatkan bauran EBT secara lebih optimal dengan tetap menjaga tingkat keandalan dan efisiensi operasi sistem.

Tak hanya itu, PLN juga terus mendorong pengembangan infrastruktur green enabling transmission line sepanjang 47.758 kilometer sirkuit (kms) seperti yang tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Transmisi hijau ini dirancang untuk mengatasi ketidaksesuaian atau mismatch antara lokasi pembangkit EBT dengan pusat-pusat permintaan listrik dan kawasan industri lintas kepulauan.

“Mismatch ini memang menjadi salah satu tantangan utama di Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun, dengan riset yang mendalam, kita dapat menghadirkan teknologi dan inovasi terapan yang adaptif dan berkelanjutan,” tutup Daniel.

[ADV/Redaktur: Frans Dhena]

Sekilas Tentang PLN
PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end to end, menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya Net Zero Emissions (NZE), serta menghadirkan proses bisnis dengan SDM berkelas dunia.

Dalam pernyataannya, Gubernur mendorong masyarakat SBT agar turut berperan aktif dalam mewujudkan cita-cita tersebut demi kemajuan bersama.

Pernyataan itu disampaikan Lewerissa saat menghadiri peluncuran program nasional 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto secara hybrid dari Desa Salagur Kota, Kecamatan Siritaun Widatimur, SBT, Senin (21/7/2025).

"Beta (saya) mau ajak katong (kita) semua mari katong dukung program pak Bupati menjadikan Sagu sebagai Ikon SBT," ujar Lewerissa penuh semangat.

Ia optimistis hilirisasi produk sagu akan menjadi penggerak utama sektor pangan di Maluku. 

Menurutnya, Kabupaten SBT punya potensi besar sebagai pusat produksi sagu karena memiliki lahan yang luas, yakni mencapai 35.421 hektare berdasarkan data Dinas Pertanian Maluku.

"Percayalah bahwa industri sagu atau hilirasasi sagu ini akan menjadi industri penggerak pangan di Provinsi Maluku dan itu akan dimulai dari kabupaten Seram Bagian Timur," tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur menyebut infrastruktur pendukung pengolahan sagu akan dibangun secara bertahap, dan ditargetkan bisa mulai beroperasi penuh pada tahun 2029.

"Akan dibangun infrastrukturnya berlahan-lahan tapi pasti Insyaallah di tahun 2029 nanti sudah bisa berproduksi," ungkapnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan ini berlangsung di Piru, ibu kota Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku, pada Kamis, 17 Juli 2025.

Penanggung jawab Jasa Raharja untuk wilayah SBB, Nurunnisa Samal, mengungkapkan bahwa forum ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menciptakan sistem lalu lintas yang lebih aman dan tertib. 

Melalui pertemuan ini, para pihak mendiskusikan berbagai langkah strategis demi menekan angka kecelakaan yang masih tinggi di kawasan tersebut.

“Banyak masukan dan langkah-langkah perbaikan dalam upaya menurunkan angka kecelakaan pada forum pertemuan ini,” ujar Samal.

Rapat dibuka oleh PJ Jasa Raharja Samsat Piru dan melibatkan berbagai pihak seperti Bagian Penegakan Hukum (Gakkum) Satlantas Polres SBB, Dinas Perhubungan melalui Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), serta perwakilan dari RSUD Piru, termasuk Kasie Penunjang Medis dan Kepala Rekam Medik.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres SBB. 

Beberapa kecamatan di daerah ini bahkan tercatat sebagai kawasan dengan tingkat kecelakaan tertinggi di Maluku.

Samal menekankan bahwa kondisi ini harus segera ditanggapi dengan langkah konkret. 

“Saat ini diperlukan upaya-upaya dan aksi nyata dalam rangka untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas khususnya di wilayah Seram Bagian Barat,” tambahnya.

Forum ini juga menjadi wadah untuk melakukan evaluasi dan analisa terhadap Action Plan yang sebelumnya telah dirancang. 

Evaluasi ini mencakup pelaksanaan program-program keselamatan, efektivitas kolaborasi lintas sektor, serta identifikasi tantangan lapangan.

Selain itu, forum ini turut memperkuat sinergi antarinstansi guna memastikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya di sektor perlindungan dan keselamatan pengguna jalan.

Ke depan, seluruh pihak berharap agar implementasi dari hasil rapat serta strategi yang telah disepakati mampu mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berkendara, sekaligus menurunkan angka kecelakaan di wilayah tersebut.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

"Barang hasil penindakan berupa rokok SKM dan SPM berbagai merek tanpa dilekati pita cukai sebanyak 27.092 batang dengan nilai barang mencapai Rp40.345.000 dan potensi penerimaan negara sebesar Rp26.304.000," jelas Kabid Penindakan dan Penyidikan Kanwil Bea Cukai Maluku, Wasis Jatmika, di Ambon, Rabu (16/7/2025).

Kasus ini bermula dari informasi intelijen yang mendorong Bea Cukai melakukan operasi pasar pada 8 Juli 2025 di kawasan Waimital atau Gemba, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat. 

Dari lokasi itu, petugas menemukan penjualan rokok ilegal yang kemudian ditelusuri hingga ke tangan distributor utama di Waisarisa.

Hasil pengembangan tersebut disampaikan kepada Bea Cukai Ambon yang bergerak cepat melakukan penindakan lanjutan di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. 

Seluruh proses hukum kasus ini diselesaikan menggunakan mekanisme Ultimum Remidium.

"Artinya, para pelaku dikenakan sanksi sebanyak tiga kali nilai cukai, yang menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp60.837.000," katanya.

Wasis mengapresiasi solidnya koordinasi antara unit-unit Bea Cukai yang turut andil dalam keberhasilan ini.

"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara intelijen, pengawasan lapangan dan sinergi antarkantor dapat memberikan dampak nyata dalam pemberantasan rokok ilegal," tegasnya.

Ia menegaskan komitmen institusinya untuk terus memperkuat pengawasan, menjaga iklim usaha yang adil, serta melindungi masyarakat Maluku dan Maluku Utara dari peredaran barang-barang ilegal.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kolaborasi juga melibatkan Universitas Pattimura (Unpatti) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dalam rangka menjamin keamanan ikan yang diperjualbelikan di pasar Arumbae, Mardika.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon, F. Maail, saat dimintai keterangan pada Selasa (15/7/25) di Balai Kota, menanggapi beredarnya kabar yang menyebutkan bahwa ikan di pasar Mardika tercemar bahan toksik seperti Merkuri (Hg), Timbal (Pb), dan bakteri Escherichia coli.

“Biasanya KKP melalui Balai Pengawasan di Ambon akan mengecek mutu ikan, sebab tugas pengendalian mutu ada di KKP. Dinas akan berkoordinasi lanjut untuk hal ini, termasuk koordinasi Unpatti dan BRIN, jika sudah ada hasil penelitian terkait hal ini,” ujar Maail.

Maail juga menyoroti belum adanya kejelasan mengenai detail penelitian yang dimaksud dalam pemberitaan tersebut. 

Ia mempertanyakan lokasi dan waktu pengambilan sampel, serta metode yang digunakan dalam riset tersebut.

“Oleh sebab itu, kita harus mengetahui dengan pasti dan akurat, sehingga dapat mengambil langkah dengan tepat, dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya, peringatan soal potensi pencemaran ini disampaikan oleh Koordinator Wilayah VII Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia, M. Ramadan Tuhelelu. 

Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi konsumsi ikan dari pasar Arumbae, Mardika karena diduga mengandung bahan berbahaya.

“Perhatian!! Ikan di pasar mardika mengandung Merkuri (Hg) Timbal (Pb) dan Escherichia coli,” tulis Ramadan dalam unggahan akun TikTok @MrThl, Minggu (13/7/2025), yang kemudian dikutip salah satu media daring.

Ramadan juga mengungkapkan bahwa pihaknya sedang berupaya menjalin komunikasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti temuan ini, mengingat kejadian serupa pernah terjadi sebelumnya.

“Ini bukan hal baru, tahun 2019 sudah pernah ada penanganan dari bapak Walikota Ambon, dan pada tahun 2025 hal serupa pun terjadi,” ungkapnya pada media online tersebut.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Langkah ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ambon, sebagai implementasi awal dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar kedua instansi tersebut.

Kegiatan yang dipimpin oleh Plh. Kepala Disperindag Maluku, Achmad Jais Ely ini merupakan bagian dari strategi bersama untuk menghadirkan pasar rakyat yang lebih tertib, sehat, dan bersih. 

Jais Ely menegaskan bahwa aksi pembersihan ini dilaksanakan atas perintah langsung dari Gubernur Maluku, dengan dukungan penuh dari Wakil Gubernur.

"Kami mendapat perintah langsung dari Gubernur agar segera melakukan penataan dan pembersihan menyeluruh di kawasan Pasar Mardika, sekaligus arahan dari Wakil Gubernur untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan ini berjalan cepat, bersih, dan melibatkan seluruh unsur,” ujar Jais Ely, Sabtu (12/7/2025).

Setelah tahap awal pembersihan selesai, Pemprov Maluku akan melanjutkan dengan memperkuat sistem pengelolaan sampah terpadu, merevitalisasi sarana umum, serta melakukan penataan ulang zonasi pedagang agar lebih tertata dan manusiawi.

Sebagai pusat aktivitas perdagangan utama di Maluku, keberadaan Pasar Mardika menjadi fokus perhatian Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan “Lawamena”, yang dikenal dengan pendekatan kerja kolaboratif, cepat, dan berpihak pada masyarakat.

"Di bawah komando Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasar Mardika akan ditangani secara tuntas, dengan pendekatan lintas sektor dan berbasis kebutuhan masyarakat," tandasnya.

Ia pun mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk pedagang dan warga sekitar, untuk ikut ambil bagian dalam menjaga kebersihan pasar dan mendukung transformasi ini demi terciptanya ruang publik yang lebih baik.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

“Lantamal IX siap mendukung tugas-tugas Bea Cukai, khususnya dalam menjaga wilayah laut yang menjadi jalur strategis perdagangan dan pelayaran,” ujar Komandan Lantamal IX Ambon, Brigjen TNI (Mar) Suwandi saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Maluku, Essty Purwadiani Hidayatie di Ambon, Kamis (10/06/2025).

Dalam pertemuan itu, Brigjen Suwandi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat pengawasan laut dari berbagai pelanggaran, termasuk aktivitas penyelundupan dan pelanggaran kepabeanan, demi menjaga kedaulatan serta stabilitas keamanan nasional di kawasan perairan.

Ia menjelaskan bahwa Lantamal IX berperan sebagai pertahanan utama maritim, sedangkan Bea Cukai bertugas memastikan lalu lintas barang keluar-masuk Indonesia sesuai ketentuan hukum. 

Keduanya bersinergi dalam penguatan sistem pengawasan, dengan Lantamal berfokus pada pengamanan fisik serta deteksi dini di laut, dan Bea Cukai menjalankan pengawasan kepabeanan.

Brigjen Suwandi juga menyampaikan bahwa koordinasi rutin, pelaksanaan patroli gabungan, pertukaran data intelijen, hingga dukungan operasi bersama merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat sistem pengawasan laut secara terpadu.

“Tujuannya tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menciptakan jalur perdagangan yang tertib, legal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Maluku, Essty Purwadiani, mengapresiasi dukungan Lantamal IX dalam pelaksanaan tugas pengawasan, khususnya di kawasan perbatasan.

“Sinergi antara Bea Cukai dan TNI AL sangat penting untuk menjaga integritas wilayah kepabeanan, mencegah penyelundupan, serta mendukung iklim perdagangan yang aman dan tertib,” ujar Essty.

Kedua pihak sepakat untuk terus mempererat kolaborasi demi menjaga keamanan wilayah laut Maluku dari ancaman penyelundupan dan berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Berdasarkan pantauan langsung, harga komoditas dapur tersebut kini menembus angka Rp65 ribu per kilogram, melonjak tajam dari harga normal yang biasanya hanya berkisar antara Rp35 ribu hingga Rp45 ribu.

Kenaikan harga ini langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat, terutama kalangan ibu rumah tangga yang setiap hari harus mengatur kebutuhan dapur dengan anggaran terbatas. 

Salah satu warga Tantui, Ibu Sri, mengaku sangat terbebani dengan mahalnya harga bawang merah. 

Ia menyebut kebutuhan memasak sehari-hari menjadi terganggu karena salah satu bahan utama kini menjadi barang mewah.

“Biasanya saya beli setengah kilo bawang merah untuk kebutuhan seminggu, sekarang jadi harus dikurangi karena mahal sekali. Padahal bawang merah itu bahan utama masakan sehari-hari,” ujar Ibu Sri dikutip dari RRI, Rabu (09/06/2025).

Selain konsumen, para pedagang di pasar juga turut merasakan imbas dari kondisi ini. 

Mereka mengungkapkan bahwa kenaikan harga bukan disebabkan oleh mereka, melainkan oleh faktor pasokan yang tersendat. 

Pengiriman bawang merah dari luar Provinsi Maluku terganggu akibat cuaca buruk yang menyebabkan jalur distribusi terganggu.

“Banyak kapal pengangkut bahan pangan tertahan karena gelombang tinggi. Kiriman dari Jawa dan Sulawesi jadi tidak lancar, makanya stok bawang di sini menipis,” ungkap salah satu pedagang yang enggan disebutkan namanya.

Situasi ini telah berlangsung dalam beberapa hari terakhir, dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda penurunan harga. 

Warga berharap ada langkah cepat dari pemerintah daerah, baik melalui operasi pasar maupun koordinasi dengan distributor dan penyedia logistik, agar harga bahan pokok bisa kembali stabil dan terjangkau.

Masyarakat juga mendesak agar ke depan ada sistem distribusi pangan yang lebih tahan terhadap gangguan cuaca dan ketidakpastian, agar kebutuhan dasar seperti bawang merah tidak mudah terdampak dan menyulitkan rakyat kecil.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Proses penjualan tiket tidak dilakukan secara profesional, masyarakat kecil dengan status biasa saja, sangat sulit mendapatkan akses pembelian tiket, karena selalu saja kehabisan tiket, padahal sudah menunggu berminggu-minggu.

Undang-undangan penerbangan nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan harus dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan penerbangan itu sendiri yakni: penerbangan yang berasaskan kepada keadilan yang merata bagi setiap masyarakat, anti monopoli dan keterbukaan.

Masyarakat MBD sangat dibatasi dengan pembelian tiket, karena pihak Trigana selalu beralibi bahwa tidak sudah selesai, tetapi pihak pejabat selalu dimudahkan dalam pembelian tiket.

Kepada pemerintah daerah, DPRD MBD agar supaya dapat mengusulkan pergantian maskapai penerbangan yang melayani rute kota Ambon ke pulau Moa. [frs]

Kepala DLH Maluku, Roy Siauta, menyampaikan bahwa kebijakan ini bertujuan mendorong para pedagang dan pengunjung agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan pasar.

“Penempatan tempat sampah berukuran besar direncanakan direalisasi tahun 2026,” kata Siauta.

Ia menegaskan, DLH akan terus menggencarkan program edukasi dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah secara berkelanjutan. 

Harapannya, selain menciptakan lingkungan yang lebih sehat, juga dapat mendatangkan nilai tambah ekonomi bagi pedagang dari pemanfaatan sampah yang dikelola secara bijak.

Langkah konkret sudah mulai dilakukan. Roy Siauta bersama tim DLH turun langsung ke lapangan untuk membagikan kantong sampah kepada pedagang di Pasar Mardika. 

Dalam kegiatan tersebut, mereka juga memberikan edukasi seputar pentingnya penanganan sampah secara bertanggung jawab.

Upaya ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif agar Pasar Mardika menjadi area niaga yang bersih, sehat, dan tertib dari sisi pengelolaan sampah.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Salah satu tonggak penting terbaru adalah peresmian pabrik panel surya terbesar di Indonesia oleh PT Trina Mas Agra Indonesia, yang berlokasi di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah.

Peresmian tersebut dilakukan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada 19 Juni 2025.

Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) menilai langkah ini sebagai bukti konkret bahwa Indonesia tidak hanya berkomitmen dalam wacana, tapi juga telah bertindak nyata dalam mendukung energi bersih.

“Pembangunan pabrik panel surya dan proyek PLTS skala besar menunjukkan bahwa Indonesia serius dalam menciptakan kemandirian energi sekaligus menekan emisi karbon,” ujar Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, Sabtu (28/6/2025).

Menurut Tohom, kehadiran industri panel surya dalam negeri merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor perangkat energi terbarukan.

Ia menegaskan bahwa ketersediaan panel surya produksi lokal akan mempercepat penetrasi PLTS di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil dan kepulauan.

“Kita jangan hanya bangga bisa beli panel dari luar negeri. Kini Indonesia bisa memproduksi sendiri, dan ini game changer. Distribusi energi bersih bisa menjadi lebih terjangkau dan merata,” jelas Tohom.

Pernyataan Tohom tak lepas dari sederet keberhasilan Indonesia dalam membangun berbagai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), seperti PLTS Terapung Cirata di Jawa Barat yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada 2023.

Dengan kapasitas mencapai 192 MWp, PLTS ini tercatat sebagai yang terbesar di Asia Tenggara dan ketiga terbesar di dunia.

Proyek ini merupakan hasil kolaborasi PT PLN (Persero) dengan perusahaan energi terkemuka asal Uni Emirat Arab, MASDAR.

Selain Cirata, Indonesia juga memiliki PLTS Likupang di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, yang mampu menyuplai listrik ke sekitar 15.000 rumah tangga dan menurunkan emisi gas rumah kaca hingga lebih dari 20 kiloton.

Di kawasan timur Indonesia, PLTS Oelpuah di Kupang, Nusa Tenggara Timur, telah menjadi penyumbang 4% dari kebutuhan listrik Pulau Timor.

Sementara itu, sektor industri juga tak mau ketinggalan. PLTS atap milik Coca-Cola Amatil Indonesia di Cikarang mencatat rekor sebagai yang terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 7,2 MWp.

Tohom menekankan bahwa proyek-proyek ini bukan hanya penting dari sisi teknis energi, tetapi juga berdampak langsung terhadap pemberdayaan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal.

“PLTS Likupang, misalnya, menyerap hampir 900 tenaga kerja lokal saat konstruksi. Artinya, transisi energi tidak sekadar menyelamatkan bumi, tapi juga membuka lapangan kerja dan memberi penghidupan,” ujarnya.

Ia menambahkan, Indonesia mesti terus mendorong skema investasi yang inklusif dan keberpihakan terhadap energi bersih dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

“Kalau kita konsisten, maka target 23 persen bauran energi terbarukan di 2025 bukan sekadar mimpi. Kita sudah ada di jalur yang tepat,” kata Tohom.

Tohom yang juga Mantan Wakil Ketua Umum DPP Gempita (Generasi Muda Peduli Tanah Air) ini mengingatkan bahwa Indonesia harus melihat peluang geopolitik di tengah transformasi energi global.

Menurutnya, negara-negara besar sedang berebut posisi sebagai pemain utama dalam industri energi terbarukan.

“Kalau kita terlambat, kita hanya jadi pasar bagi negara lain. Tapi kalau kita berani memimpin, Indonesia bisa menjadi eksportir teknologi energi hijau, bukan cuma konsumen,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar pemerintah pusat dan daerah bersinergi dalam percepatan adopsi energi surya.

“PLTS atap untuk rumah tangga dan UMKM harus digencarkan. Subsidi, insentif pajak, hingga kemudahan perizinan bisa jadi stimulus utama,” tutur Tohom.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan pabrik panel surya PT Trina Mas Agra Indonesia merupakan bagian dari ekosistem industri energi hijau yang terintegrasi.

“Kita ingin Indonesia tidak hanya sebagai konsumen energi bersih, tapi menjadi produsen dan pelaku industri global,” kata Agus dalam sambutannya.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah, menyebut bahwa proyek PLTS Terapung Cirata telah membuka jalan bagi inovasi energi terbarukan lain di Indonesia.

“Kami berharap ini menjadi langkah awal untuk proyek-proyek energi bersih yang lebih luas dan inklusif,” ujarnya.

[Redaktur: Frans Dhena]

Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kanwil Kemenkumham Maluku ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah, Saiful Sahri, didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Abd. 

Malik Wagola, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Wilson Muskitta. Webinar ini secara resmi dibuka oleh Direktur Kekayaan Intelektual, Razilu.

Dalam sambutannya, Razilu menegaskan urgensi peran merek kolektif sebagai perangkat hukum untuk meningkatkan nilai ekonomi sekaligus menjaga mutu dan keaslian produk lokal.

“Pendaftaran merek kolektif tidak hanya melindungi identitas kolektif komunitas, tetapi juga mendukung pengembangan produk unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” ujar Razilu.

Ia menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperdalam pengetahuan tentang aspek hukum, potensi bisnis, dan pengelolaan terbaik merek kolektif.

Webinar ini menghadirkan tiga narasumber ahli: Hermansyah Siregar (Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI) yang mengulas strategi penguatan merek kolektif; Fitri Diah Wahyuni (Kepala Balai Pengelolaan KI Dinas Pariwisata DIY) yang menyoroti dukungan pemerintah dalam pengembangan merek kolektif; serta Dewi Tentu Septi Artiany (Notaris dan pemerhati UMKM) yang membahas pentingnya produktivitas ramah lingkungan dalam menciptakan nilai tambah baru.

Webinar berlangsung dinamis dan mendapat tanggapan antusias dari peserta dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk dari jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku.

Keikutsertaan aktif Kanwil Maluku dalam kegiatan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat dan pelaku usaha lokal untuk mendaftarkan merek kolektif, demi perlindungan hukum yang lebih kuat dan peningkatan daya saing produk di tingkat nasional hingga internasional.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Program ini mengusung dua kegiatan utama yaitu bersih sampah (Clean Up) dan pengumpulan botol (Bottle Up). Selain berdampak pada kebersihan lingkungan, aksi ini juga berkontribusi pada penurunan emisi karbon. Pengelolaan sampah yang dilakukan dengan benar berpotensi menurunkan emisi hingga 86,27 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO₂e).

Dukungan terhadap kegiatan ini datang dari berbagai pihak. Bupati Bengkalis, Kasmarni, mengapresiasi kontribusi PLN dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui aksi kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

“Kami mengapresiasi langkah PLN yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur kelistrikan, tetapi juga aktif menjaga ekosistem lingkungan. Semoga kegiatan ini menjadi gerakan yang terus berlanjut dan menginspirasi semua pihak,” ujar Kasmarni.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Sri Subaidah, turut mengapresiasi inisiatif PLN dalam kegiatan peduli lingkungan. Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan aksi ini di wilayah pesisir yang rentan terdampak pencemaran sampah.

“Tempat ini adalah muara Sungai Bengawan Solo di mana semua sampah berkumpul disini, semoga dengan aksi ini bisa rutin dan terus berkelanjutan sehingga Mangrove bisa tumbuh lebih subur, karena sejatinya bumi ini tidak diwariskan melainkan kita pinjam dari generasi penerus sehingga harus terus kita jaga,” tutur Sri.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari transformasi perusahaan yang juga menyasar aspek sosial dan lingkungan sebagai upaya penyelesaian krisis iklim yang menjadi tantangan saat ini.

“Melalui aksi Zero Waste Warriors, kami ingin menunjukkan bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Setiap individu bisa menjadi bagian dari perubahan, berkontribusi nyata menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan,” ujar Darmawan.

Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi aktif 12.795 pegawai PLN Group, 3.607 anggota komunitas, dan 1.871 orang stakeholder yang terdiri dari masyarakat serta instansi terkait.

Executive Vice President Komunikasi Korporat & TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan nilai Creating Shared Value (CSV) yang dilakukan PLN dalam memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.

“Proses pengolahan sampah tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah secara ekonomi. Sampah yang sebelumnya tidak bernilai, diolah menjadi sesuatu yang lebih produktif, sehingga masyarakat di sekitarnya turut merasakan manfaat dari ekonomi sirkular,” tutupnya.

[ADV/Redaktur: Frans Dhena]

Sekilas Tentang PLN
PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end to end, menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya Net Zero Emissions (NZE), serta menghadirkan proses bisnis dengan SDM berkelas dunia.

Perjalanan mereka menuju Pulau Wearhu untuk mengambil pasir sebagai bagian dari program revitalisasi terumbu karang berujung tragis akibat cuaca ekstrem dan gelombang tinggi.

Peristiwa itu berlangsung pada Selasa (1/7/2025), ketika kelompok tersebut menggunakan dua speedboat bersama lima warga setempat. 

Mereka bertolak dari Desa Debut pukul 11.00 WIT dan tiba di Pulau Wearhu sekitar pukul 11.30 WIT untuk memulai pengambilan pasir.

Usai mengangkut pasir pertama dan mengantarkannya ke daratan, rombongan kembali ke pulau untuk mengambil pasir tambahan. 

Namun nahas, dalam perjalanan kembali, sekitar 300 meter dari bibir pantai, perahu yang mereka tumpangi dihantam ombak setinggi 2,5 meter hingga terbalik.

Proses evakuasi segera dilakukan oleh tim SAR dan masyarakat sekitar. Pukul 15.28 WIT, korban pertama bernama Septian Eka Rahmadi ditemukan dalam keadaan meninggal. 

Pencarian terus dilanjutkan hingga malam, dan korban kedua, Bagus Adi Prayogo, ditemukan pukul 23.00 WIT.

Korban Meninggal Dunia:

- Septian Eka Rahmadi (21), mahasiswa Teknologi Informasi, Fakultas Teknik UGM

- Bagus Adi Prayogo (22), mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM

Korban Selamat dari Mahasiswa UGM:

- Daeren Sakti Hermanu

- Muhammad Arva Sagraha

 -Ridwan Rahardian Wijaya

- Afifudin Baliya

- Pratista Halimawan

Warga Lokal yang Selamat:

- Maikel Letsoin

- Marvel Letsoin

- Mikel Maipuka

- Atin Lesoin

- Penus Letsoin

Pihak kampus menyatakan tengah berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah, Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), serta Keluarga Alumni Gadjah Mada (KAGAMA) wilayah Maluku guna menangani proses pemulangan jenazah serta memberikan pendampingan psikologis kepada para mahasiswa yang selamat.

Direktur Pengabdian kepada Masyarakat UGM, Rustamadji, menyampaikan duka yang mendalam atas kepergian kedua mahasiswa tersebut.

“Kami sangat kehilangan, Bagus adalah mahasiswa aktif, peduli lingkungan, dan berdedikasi tinggi dalam pengabdian. Semoga Almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan dan keluarga diberi kekuatan serta ketabahan,” ujarnya

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran miras ilegal yang masih marak di kawasan tersebut.

Kasat Intelkam Polresta Ambon, AKP Julkisno Kaisupy menjelaskan, razia intensif telah dimulai sejak Sabtu dan terus berlangsung. 

Operasi ini menyasar berbagai jenis kendaraan mulai dari roda dua hingga kendaraan angkutan barang dan penumpang terutama yang berasal dari arah Pelabuhan Penyeberangan Waipirit, Kabupaten Seram Bagian Barat menuju Kota Ambon.

“Razia kami mulai sejak Sabtu hingga saat ini dan berfokus pada pemeriksaan kendaraan roda dua, empat, dan enam serta barang bawaan penumpang,” ujar AKP Julkisno, Senin (30/06/2025).

Dari hasil pemeriksaan tersebut, polisi menyita lima ton sopi yang telah dikemas dalam 71 karung dan 37 karton. Minuman keras ini ditemukan di dalam sebuah bus lintas Ambon–Piru dengan nomor polisi DE 7025 GU. 

Seluruh barang bukti telah dibawa ke Markas Polresta Ambon untuk penyelidikan lanjutan.

"Seluruh barang bukti telah diamankan ke Mako Polresta Ambon untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut," imbuhnya.

Razia ini sekaligus menjadi bagian dari upaya preventif menyambut Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli.

“Operasi ini kami gelar untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, serta menekan peredaran minuman keras ilegal yang kerap menjadi pemicu gangguan keamanan,” lanjutnya.

Selain sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan, penyitaan dilakukan karena peredaran miras tersebut telah melanggar ketentuan hukum. 

Praktik distribusi sopi tidak hanya bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, tetapi juga melanggar Peraturan Daerah Maluku Nomor 2 Tahun 2015.

Tak hanya itu, razia ini dipicu oleh meningkatnya angka kekerasan dalam sebulan terakhir, yang berdasarkan analisis dan evaluasi kepolisian naik hingga 34 persen sebagian besar dipicu oleh konsumsi sopi.

“Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi bulanan hari ini memang terjadi peningkatan terutama disebabkan oleh aksi kekerasan yang dipicu oleh konsumsi minuman keras, khususnya sopi,” ujarnya.

Razia dilakukan siang dan malam, menyasar jalur distribusi, kawasan permukiman, serta tempat hiburan malam. Kepolisian menilai, konsumsi sopi tak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat secara luas.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijak agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

“Kita bersyukur bahwa kita memiliki sumber energi yang juga luar biasa, sumber-sumber energi yang terbarukan ada di kita, tinggal kita mengelola dengan baik,” ujar Prabowo.

Prabowo menyatakan bahwa transisi energi yang tengah dijalankan Indonesia tidak hanya berorientasi pada kemandirian energi nasional, tetapi juga pada efisiensi biaya, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat.

“Kita resmikan PLTP sebagai bukti bahwa Indonesia menuju kemandirian. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita akan mampu memberi energi untuk seluruh rakyat Indonesia dalam keadaan yang efisien dan ekonomis,” ujar Prabowo.

Senada dengan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengembangan EBT yang merata menjadi instrumen penting dalam memastikan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Alhamdulillah hari ini, Bapak Presiden, tadi bersama-sama kami telah meresmikan proyek PLTP sebesar sekitar 120 megawatt (MW), tambah dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 25 MW, dan kemudian kita melakukan groundbreaking pada 5 proyek (PLTP) baru yang totalnya hampir kurang lebih sekitar 300 MW. Ini semua kita lakukan dalam rangka mendorong transisi energi, dan komitmen pemerintah Indonesia di bawah perintah Bapak Presiden Prabowo untuk terus kita galakkan energi baru terbarukan,” ujar Bahlil.

Ia juga menjelaskan bahwa proyek tersebut dapat mendorong pertumbuhan industri lokal dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) mencapai 40 persen serta menyerap lebih dari 9.500 tenaga kerja secara nasional.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa PLN mendukung penuh proyek ini sebagai upaya menuju Net Zero Emissions 2060 melalui pemanfaatan energi bersih yang andal dan berkelanjutan.

“Pada peresmian kali ini, terdapat tiga PLTP yang telah beroperasi, yakni PLTP Sorik Marapi Unit 5 (41,25 MW), PLTP Salak Binary (16,15 MW), dan PLTP Ijen Unit 1 (34,5 MW),” jelas Darmawan.

Sementara itu, lima proyek lainnya memasuki tahap groundbreaking, yaitu PLTP Muara Laboh Unit 2 (80 MW), PLTP Ulubelu Extension Gunung Tiga (55 MW), PLTP Wayang Windu Unit 3 (30 MW), PLTP Salak Unit 7 (40 MW), dan PLTP Patuha Unit 2 (55 MW).

Lebih lanjut, Darmawan menyampaikan bahwa pengembangan PLTP ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden untuk memperluas akses energi bersih ke seluruh pelosok Tanah Air.

“Transisi energi tidak cukup hanya dengan membangun pembangkit hijau. Yang paling penting adalah memastikan manfaatnya dirasakan oleh seluruh masyarakat. Inilah esensi keadilan energi. PLN hadir untuk menjembatani akses, agar seluruh warga negara dapat swasembada dan berdaulat atas energi mereka sendiri,” pungkas Darmawan.

[ADV/Redaktur: Frans Dhena]

Fungsinya bukan sekadar jalur transportasi, tetapi juga menyuguhkan lanskap alam yang menawan.

Tepat di bawah JMP, di simpang jalan menuju Galala dan Maluku City Mall (MCM), terdapat ruang terbuka yang kini ramai dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat bersantai sambil menyaksikan lalu lintas kota.

Area ini menjadi salah satu titik favorit warga, terutama anak-anak muda, untuk menikmati pemandangan Teluk Ambon yang memanjakan mata. 

Suasana santai dan penuh tawa menjadi ciri khas tempat ini, apalagi ketika senja mulai turun, menjadikan suasana semakin syahdu.

Beberapa pengunjung datang berpasangan, lainnya bersama rombongan teman. 

Mereka bercengkrama dengan lepas, menikmati momen kebersamaan di tengah suasana yang hangat.

Ridwan, seorang pengunjung setia, menyampaikan bahwa ia kerap datang ke sana setiap akhir pekan. 

"Saya biasanya ke sini bersama teman-teman. Kadang sekadar duduk santai, kadang juga menyewa perahu milik warga," ujarnya sambil tersenyum.

Tak hanya untuk bersantai, kawasan ini juga digemari oleh para pemancing. Renski, warga sekitar, berharap lingkungan di area ini tetap terawat. 

"Tempat ini nyaman untuk memancing atau duduk-duduk. Semoga semua pihak bisa menjaga kebersihannya," tandasnya.

Jadi, jika Anda mencari tempat santai dengan panorama yang menenangkan, kawasan bawah JMP bisa jadi pilihan. 

Nikmati senja yang memukau, sendiri, bersama pasangan, atau bersama teman-teman.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku, Saiful Sahri. 

Tim dipimpin oleh Analis Kekayaan Intelektual Ahli Muda, Masyud Tualeka, bersama Gerry Sandro Mailoa selaku Penyusun Tindak Lanjut dan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Rombongan disambut oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten SBT, Jahdi Marasabessy, dan Sekretaris Dinas, Abdul Gafur Rumagia.

Pertemuan tersebut mengeksplorasi potensi ikan julung sebagai produk khas daerah yang layak mendapat perlindungan hukum melalui sertifikasi Indikasi Geografis, guna menjaga keunikan hayati lokal dan memperkuat perekonomian nelayan.

“Kami melihat ikan julung dari SBT memiliki karakteristik unik yang tak dimiliki daerah lain, dan ini membuka peluang besar untuk didaftarkan sebagai produk IG,” ungkap Masyud Tualeka.

Dukungan juga datang dari pihak Dinas Perikanan SBT. 

“Kami siap bekerja sama dan menyediakan data maupun kajian yang dibutuhkan untuk mendukung proses pengusulan indikasi geografis ikan julung,” ujar Jahdi Marasabessy.

Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari nota kesepahaman antara Kemenkumham Maluku dan Pemerintah Daerah SBT yang telah ditandatangani pada 10 Mei 2025.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Bantuan ini meliputi 12 unit mesin kapal berkapasitas 18 PK dan 10 unit perahu lengkap dengan jaring jenis gill net berukuran 2/4 inci, sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi para nelayan.

“Sebagian dari mereka adalah nelayan penangkap tuna yang melaut hingga perairan lepas, sehingga dibutuhkan mesin berkekuatan besar. Karena itu, kami berikan mesin 18 PK (Paard Kracht) untuk membantu mereka agar bisa lebih mandiri,” ujar Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Selasa (24/06/2025).

Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bagian dari program prioritas Pemkot Ambon dalam mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya dengan memberikan hibah yang menyentuh langsung sektor nelayan tangkap.

Selain mesin besar, nelayan yang beraktivitas di kawasan Teluk Ambon juga mendapatkan bantuan berupa perahu kecil, jaring, dan mesin ketinting berkekuatan 3,5 PK, yang dinilai lebih sesuai untuk kondisi geografis perairan di wilayah tersebut.

“Untuk yang di Teluk Ambon, seperti nelayan dari Galala dan sekitarnya, mereka biasanya menggunakan perahu kecil untuk memancing. Karena itu, kita bantu dengan mesin yang sesuai dengan kebutuhannya,” kata Bodewin.

Bantuan tersebut menjangkau nelayan dari lima kecamatan, seperti Sirimau, Leitimur Selatan, Teluk Ambon, dan Nusaniwe. 

Di wilayah seperti Laha, Latuhalat, Seri, Mahia, Naku, dan Hutumuri, mayoritas nelayan dikenal sebagai pemancing tonda yang melaut hingga laut lepas untuk menangkap tuna dan cakalang.

Bodewin juga mengingatkan bahwa bantuan ini harus digunakan sebagaimana mestinya dan tidak boleh diperjualbelikan. 

Ia menyoroti kasus sebelumnya di mana ada nelayan yang menjual bantuan yang telah diberikan.

“Ini catatan penting. Bantuan yang diberikan harus dijaga dan digunakan untuk meningkatkan pendapatan, bukan untuk dijual. Kita ingin intervensi pemerintah ini benar-benar berdampak bagi kesejahteraan nelayan,” tegasnya.

Guna memastikan bantuan berdampak maksimal, Pemkot Ambon juga melibatkan Balai Penyuluh Perikanan untuk memberikan pendampingan teknis kepada para nelayan di lapangan. 

Para penyuluh akan memberikan pelatihan mulai dari teknik penangkapan ikan, perawatan alat tangkap, hingga pengelolaan hasil laut.

“Harapan kita, melalui pendampingan yang masif dan bantuan yang tepat guna, produktivitas dan pendapatan nelayan meningkat, dan ini berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga mereka,” ujar Bodewin.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Dua warga dilaporkan meninggal akibat bencana alam yang dipicu angin kencang dan hujan deras.

Salah satu korban adalah Albert Kaidel (35), warga Batu Gantung, Kelurahan Kudamati, Kecamatan Nusaniwe. 

Ia tertimpa pohon tumbang saat duduk di teras rumah bersama temannya, Erwin Romer (36), pada Sabtu sekitar pukul 19.00 WIT.

“Saat kejadian, korban sedang duduk bersama temannya di teras rumah. Saksi sempat menyuruhnya untuk menjauh, tapi belum sempat bergerak, pohon besar di samping rumah ambruk dan menimpa mereka,” kata Kasi Humas Polresta Pulau Ambon, Ipda Janet Luhukay.

Warga sempat membawa Albert ke rumah sakit dalam kondisi luka di wajah dan dahi. Namun, ia dinyatakan meninggal dunia setelah mendapat penanganan medis.

Tragedi lain terjadi di Desa Hatalai, Kecamatan Leitimur Selatan. Dua bersaudara menjadi korban longsor yang menimpa rumah mereka pada malam hari. 

Anak berinisial TAW (6) meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bhakti Rahayu. Kakaknya, AW (10), berhasil selamat.

Longsor terjadi setelah terdengar suara gemuruh dari belakang rumah. 

Tak lama kemudian, tanah longsor menerjang rumah dan mengubur dua anak tersebut. 

Proses penyelamatan berlangsung hingga pukul 23.20 WIT.

Selain menelan korban jiwa, bencana ini juga menyebabkan banjir dan longsor di sejumlah kawasan seperti Batu Merah Dalam, STAIN, Laha, Wailela, Poka, Waiheru, Passo, Galala, Hative Kecil, Skip, dan Tanah Tinggi. 

Ratusan rumah dilaporkan terendam air, dan sejumlah titik mengalami kerusakan akibat tanah longsor.

Mengingat curah hujan masih tinggi, Pemerintah Kota Ambon dan instansi terkait diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan.

Aparat kepolisian juga mengingatkan warga yang tinggal di daerah rawan bencana untuk tetap siaga dan mengungsi jika kondisi memburuk.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Hal ini menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Maluku.

Dalam pernyataan kepada media pada Sabtu (21/6/2025), anggota Komisi II DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, mengungkapkan bahwa praktik semacam ini justru merugikan masyarakat serta memperparah kondisi lingkungan.

Oleh karena itu, pihaknya menggagas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penanganan Sampah untuk diterapkan di 11 daerah kabupaten/kota di Maluku.

“Fakta di lapangan menunjukkan bahwa retribusi sampah tetap dipungut meski belum ada TPS yang layak. Ini jelas merugikan masyarakat dan berdampak pada lingkungan. Karena itu, kami mendorong lahirnya ranperda ini sebagai payung hukum bersama,” jelas Wajo.

Ia menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa dipandang sebelah mata. 

Selain merusak estetika, dampaknya juga terasa dalam jangka panjang, seperti yang terjadi di Teluk Ambon yang kini tercemar oleh limbah plastik. 

Kondisi ini diperburuk oleh minimnya fasilitas pengelolaan dan rendahnya kesadaran masyarakat.

Wajo menginformasikan bahwa penyusunan naskah akademik untuk Ranperda tersebut telah selesai, dan akan segera masuk ke tahap uji publik sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. 

Ia berharap kebijakan ini dapat diberlakukan mulai tahun 2025.

“Perda ini diharapkan menjadi solusi atas krisis sampah, khususnya di Kota Ambon yang kini menghadapi persoalan serius terkait sampah plastik,” pungkasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Meski kolom erupsi tidak terlihat secara visual, aktivitas vulkanik tersebut tercatat melalui alat seismograf.

“Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 42 detik,” ujar M. Richard Chaniago, petugas dari Pos Pengamatan Gunung Ibu, Kamis (19/6/2025).

Gunung Ibu yang memiliki ketinggian 1.325 meter di atas permukaan laut saat ini masih berada pada status Level II (Waspada). 

Warga maupun wisatawan diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 kilometer dari kawah aktif. Zona bahaya juga diperluas hingga 3,5 kilometer ke arah bukaan kawah di sisi utara.

“Jika terjadi hujan abu, masyarakat yang beraktivitas di luar rumah disarankan untuk menggunakan pelindung hidung, mulut, dan mata,” imbau Richard.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga suasana tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi bohong. “Masyarakat agar selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah,” tambahnya.

Di sisi lain, Pemkab Halmahera Barat diimbau agar terus menjalin komunikasi intensif dengan PVMBG di Bandung maupun Pos Pengamatan Gunung Ibu di Gam Ici untuk mendapatkan pembaruan langsung mengenai aktivitas vulkanik gunung tersebut.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Penyerahan dilakukan di Ambon pada Senin, 16 Juni 2025, sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pembangunan wilayah timur Indonesia.

Dokumen masterplan tersebut diberikan langsung kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath. 

Acara ini turut dihadiri sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan, seperti Forkopimda Maluku, jajaran Kementerian PPN/Bappenas, Anggota DPD RI Dapil Maluku Novita Anakotta, Rektor Universitas Pattimura, para kepala daerah se-Maluku, Sekda Maluku, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Maluku.

Dalam sambutannya, Menteri Rachmat menegaskan pentingnya membangun dari daerah untuk memperkuat pembangunan nasional. 

“Bappenas menyiapkan masterplan untuk pembangunan daerah agar kawasan Indonesia Timur berkontribusi untuk pembangunan nasional, kami datang untuk memberi kontribusi untuk menyusun bersama masterplan pembangunan Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu fokus strategis Bappenas adalah mendorong pertumbuhan kawasan baru, termasuk Banda Neira sebagai destinasi wisata prioritas nasional. 

Wilayah ini dinilai memiliki kekayaan alam, budaya, dan nilai historis tinggi yang mencerminkan perjuangan panjang bangsa.

Sebagai langkah konkret, Bappenas menyusun masterplan pembangunan Banda Neira dalam jangka panjang dari tahun 2025 hingga 2045. 

“Ini rencana jangka panjang, tapi diharapkan disusun sebagai upaya menjawab tantangan pembangunan di Banda Neira, terutama untuk meningkatkan kualitas kawasan mulai dari infrastruktur, ketahanan pangan, energi, air kualitas lingkungan dan sampai hal mendasar, seperti penanggulangan sampah dan pelayanan dasar lainnya, termasuk infrastruktur jalan dan jalan akses yang sangat penting untuk pengembangan pariwisata,” terang Menteri PPN/Bappenas.

Gubernur Hendrik menyampaikan rasa terima kasih atas komitmen dan pendampingan Bappenas dalam menyusun dokumen strategis tersebut. 

“Penyerahan dokumen masterplan ini menandai komitmen kuat Pemerintah Pusat dalam mewujudkan pembangunan kawasan kepulauan Banda secara terarah, terpadu dan berkelanjutan,” tuturnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Penertiban ini dianggap penting untuk menjaga ketertiban umum, memperindah wajah kota, serta memberikan ruang usaha yang lebih tertata bagi para pelaku UMKM.

Ketua DPRD Kota Ambon, Morits Tamaela, menyoroti tindakan Pemkot yang telah membersihkan kawasan Pasar Mardika dari bangunan liar di trotoar maupun bahu jalan. 

Namun, ia menyayangkan bahwa penertiban tersebut belum dilakukan di Pasar Batumerah, padahal kondisi di sana serupa.

"Kami dukung penertiban. Tapi kalau hanya di Pasar Mardika sedangkan di Pasar Batumerah dibiarkan maka akan jadi kesenjangan bagi pedagang Mardika. Sehingga kami dorong penertiban harus menyeluruh," ujar Morits Tamaela.

Politikus Partai NasDem itu menambahkan bahwa pemerintah perlu melakukan pendekatan secara persuasif namun tetap konsisten. 

"Yang penting ditertibkan dulu, soal ritmenya nanti Pemkot yang atur," katanya.

Selain itu, Morits juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap isu jual beli lapak yang marak terjadi di Pasar Batumerah. 

"Ini informasi yang akan kami telusuri. Jika kedapatan ada oknum yang bermain di luar aturan, akan kami rekomendasikan untuk dipolisikan," tegasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Putusan ini dibacakan oleh Hakim Ketua Orpa Martina, didampingi dua hakim anggota lainnya.

Keduanya dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. 

Adapun korban dalam kasus ini adalah Arnold Robert Angwarmasse. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama sepuluh tahun.

Dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa tindakan kedua terdakwa memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (3) KUHP, yaitu kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat atau kematian.

“Mengadili terhadap terdakwa Rizki M. Ahuluheluw dan terdakwa Rinto P. Simanjuntak dengan pidana penjara selama 9 Tahun penjara," sebut hakim ketua.

Majelis hakim juga memerintahkan agar keduanya tetap menjalani penahanan serta dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000.

"Agar kedua terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar biaya perkara Rp5000," pintah Hakim.

Usai mendengar putusan, baik terdakwa maupun tim penasihat hukum serta jaksa menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. Sidang kemudian ditutup.

Peristiwa ini sendiri terjadi pada Minggu, 22 September 2024, sekitar pukul 11.00 WIT, di kawasan Skip Atas Lapangan Tenggara RT 005/RW 002, Kelurahan Batu Meja, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tepatnya di dalam rumah korban.

Saat itu, Rizki M. Ahuluheluw alias Pakat bersama Rinto P. Simanjuntak alias Rinto dan seorang pelaku lain yang kini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) bernama Barcelius Maluntoh alias Ongen, diduga melakukan aksi kekerasan bersama yang berujung fatal, menyebabkan korban mengalami luka berat hingga meninggal dunia.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Hewan kurban tersebut terdiri atas 1.398 ekor sapi, 1.408 ekor kambing, dan 5 ekor kerbau. 

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat kepedulian sosial dan solidaritas antarwarga di momen Hari Raya Kurban.

Salah satu penerima manfaat, Amir, warga Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, menyambut penyaluran daging kurban ini dengan penuh rasa syukur. 

Menurutnya, bantuan tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh keluarganya.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada PLN. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi keluarga kami. Semoga seluruh pegawai PLN diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah,” ujarnya.

Ucapan serupa datang dari Mustakim, warga Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. 

Ia mengungkapkan rasa bahagianya menerima bantuan kurban dari PLN, terlebih karena masih banyak warga di sekitarnya yang belum mampu berkurban.

“Alhamdulillah, bantuan hewan kurban dari PLN ini sangat berarti bagi kami. Apalagi di lingkungan kami masih banyak yang belum mampu berkurban. Bantuan ini membuat suasana Iduladha lebih meriah dan penuh kebersamaan. Terima kasih banyak untuk PLN,” ujar Mustakim.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan bahwa Iduladha merupakan saat yang tepat untuk merefleksikan nilai-nilai kemanusiaan dan keikhlasan. 

Semangat tersebut juga menjadi landasan bagi PLN dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat.

“Iduladha mengajarkan kepada kita arti pengorbanan dan keikhlasan yang sejati. Nilai-nilai ini pula yang menjadi semangat bagi insan PLN dalam menjalankan tugas, hadir di pelosok negeri, menyalakan harapan, dan melayani masyarakat sepenuh hati,” ujar Darmawan.

Lebih lanjut, Darmawan menegaskan bahwa kegiatan penyaluran hewan kurban ini mencerminkan peran aktif PLN dalam kehidupan sosial masyarakat, tidak hanya melalui layanan listrik, tetapi juga lewat berbagai kegiatan sosial.

“Kegiatan yang didukung oleh program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, YBM, serta partisipasi pegawai ini, mengajarkan kami untuk terus berbagi dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Program seperti ini akan terus dikembangkan di berbagai bidang, mulai dari sosial, ekonomi, lingkungan, keagamaan, hingga pendidikan,” ujarnya.

Ketua Umum YBM PLN, Sulistyo Biantoro, turut menambahkan bahwa aksi ini adalah bentuk kontribusi nyata untuk menyebarkan kebahagiaan secara merata dan mewujudkan keadilan sosial.

“Kami menyadari bahwa tidak semua saudara kita berkesempatan menikmati daging, bahkan mungkin hanya sekali dalam setahun saat Iduladha. Oleh karena itu, melalui kegiatan ini, kami berkomitmen untuk hadir, menyapa, dan berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan,” tutup Sulistyo.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Hasil pemantauan menunjukkan peningkatan jumlah hewan kurban dibanding tahun sebelumnya. 

Tercatat sebanyak 727 ekor sapi tersedia untuk kurban, meningkat 20 persen dari tahun 2024 yang berjumlah 542 ekor. 

Sementara itu, jumlah kambing juga mengalami kenaikan 10 persen, dari 680 ekor menjadi 750 ekor pada tahun ini.

Informasi tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Fahmi Yusuf.

“Tidak ditemukan ternak yang terindikasi penyakit dan bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK),” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa seluruh hewan telah melalui pemeriksaan antemortem dan dinyatakan sehat serta layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Lebih lanjut, Fahmi menyebutkan bahwa pasokan hewan kurban terutama jenis sapi berasal dari beberapa daerah sentra produksi, seperti Kabupaten Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, dan Maluku Tengah. 

Sedangkan kambing terbanyak dikirim dari Kabupaten Maluku Barat Daya.

Masyarakat diimbau untuk tidak khawatir dalam membeli dan mengonsumsi hewan kurban karena sudah dinyatakan aman, sehat, dan memenuhi ketentuan syariat.

“Kami sudah periksa dari sisi kesehatan dan dari syariat Islam sudah layak dikonsumsi,” tandasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon.

Ketua Umum HMI Cabang Ambon, Rivon Wally, dalam siaran persnya menyatakan bahwa langkah Gubernur merupakan bentuk kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.

"Apa yang dilakukan pak Gubernur pesannya bukan soal efisiensi, tetapi proporsionalitas pengelolaan keuangan daerah sesuai pos anggaran. APBD TA 2025 itu dibahas tahun 2024. Mestinya, dalam pembahasan dan perencanaan pelaksana anggaran 2025, kegiatan ini sudah diakomodir dalam bagang tubuh APBD," ujar Rivon, Minggu (01/07/2025).

Rivon juga menekankan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan prinsip akuntabilitas, tanpa didasari preferensi pribadi terhadap kegiatan nasional seperti KBN. 

Ia menyoroti kurangnya perencanaan dari pejabat gubernur sebelumnya, Sadali Ie.

“Idealnya, pada periode Pj Gubernur, kegiatan ini sudah clear, dibahas dan diiunggatkan. Atau, sebagai Sekda dan mantan Pj Gubernur, Sadali secara etika birokrasi melaporkan adanya program nasional yang akan diselenggarakan medio Oktober 2025. Jangan terkesan birokrasi dikelola tiba saat tiba akal,” tegas Rivon.

Di sisi lain, Muhammad Ikbal Sowakil dari DPD KNPI Maluku juga menyampaikan dukungan atas keputusan tersebut. 

Menurutnya, penundaan ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran daerah.

"Keputusan pak Gub bisa saja didasarkan pada kondisi seretnya keuangan daeran ditambah efisiensi. Kita semua tahu bahwa, bukan hanya kegiatan KBN, banyak project pembangunan daerah dan manusia hadus tertunda karena kondisi efisiensi," tekan Ikbal.

Ikbal menegaskan bahwa keputusan Gubernur bukan pembatalan, melainkan penundaan demi kesiapan anggaran dan perencanaan yang lebih matang. 

Ia menilai bahwa Maluku sebagai tuan rumah perlu menyambut kegiatan nasional ini secara maksimal agar berdampak positif terhadap pembangunan wilayah, terutama daerah perbatasan.

"Ada dua hal yang harus dilihat dalam perspektif ideal, pertama, memamahi makna penundaan kegiatan. Artinya, pak Gub menimbang soal kesiapan daerah, termsuk anggaran. Formula yang disipkan, kedua, bagimana effect pasca kegiatan terhadap Maluku. Istilahnya, kesinambungan. Jadi KBN bukan hanya event cerremony, tetapi ada yang bisa diwujudkan bagi Maluku, terutama pengejewantahan aksisbilitas wilayah perbatasan," sebut dia.

Ia pun menyatakan dukungannya atas keputusan tersebut, seraya menyebut bahwa pemerintahan baru perlu fokus pada agenda prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.

"Saya setuju dengan keputusan pak Gubernur. Masih banyak kegiatan prioritas yang harus dilakukan untuk masyarakat dalam fokus kerja satu tahun pemerintahan daerah," tukasnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Langkah ini merupakan hasil kerja sama antara PT Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandara Pattimura Ambon dengan pihak maskapai Pelita Air.

General Manager Bandara Pattimura Ambon, Shively Sanssouci, menyatakan bahwa pembukaan jalur udara ini bertujuan mempererat konektivitas antara Kota Ambon dan Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan.

“Pembukaan rute baru ini akan dimulai 10 Juni 2025, sebagai upaya memperkuat konektivitas antara Provinsi Maluku dan Provinsi Sulawesi Selatan, dimana saat ini baru terdapat 2 (dua) maskapai yang melayani rute Ambon - Makassar dan sebaliknya, yaitu Lion Air dan Batik Air," kata GM.

Ia juga menambahkan bahwa rute ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dan pariwisata di kedua wilayah tersebut. 

Selain itu, kehadiran rute baru ini juga akan memberi kemudahan akses bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

Shively menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan layanan dan fasilitas di Bandara Pattimura, demi mendukung pergerakan penumpang secara lebih optimal.

Pelita Air akan menggunakan pesawat Airbus A320-200 untuk melayani rute ini. 

Penerbangan Ambon–Makassar akan menggunakan kode IP501, sementara sebaliknya Makassar–Ambon menggunakan IP500.

Pesawat Airbus A320-200 berkapasitas hingga 180 penumpang, dengan konfigurasi tempat duduk 3-3 dan lorong tunggal. 

Selain kabin penumpang, pesawat ini juga dilengkapi ruang bagasi atas dan kargo yang mampu mengangkut hingga 16.600 kilogram muatan. 

Dirancang untuk jarak tempuh pendek dan menengah, tipe pesawat ini dikenal efisien serta nyaman bagi penumpang.

Informasi pembukaan rute ini juga telah disampaikan kepada Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH., LL.M, dalam kunjungan ke Kantor Gubernur Maluku pada 27 Mei 2025. 

Pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik inisiatif ini dan menyatakan dukungannya atas kehadiran pilihan maskapai baru bagi masyarakat.

Adapun jadwal penerbangan rute pulang-pergi (PP) ini adalah sebagai berikut: dari Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (UPG) lepas landas pukul 04.00 WITA dan tiba di Bandara Pattimura Ambon (AMQ) pukul 06.45 WIT. 

Sementara itu, penerbangan dari Ambon menuju Makassar dijadwalkan berangkat pukul 07.30 WIT dan mendarat di Makassar pada pukul 08.15 WITA.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Pemerintah Provinsi Maluku juga tengah menjalin sinergi dengan pemerintah pusat untuk mendorong realisasi rencana pembangunan wilayah pesisir. 

Proyek ini mencakup gabungan antara konstruksi jalan pesisir dan pengembangan konsep waterfront city (WFC), yang menjadi bagian dari pendekatan menyeluruh dalam membentuk kawasan pesisir yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan.

Menurut Anthon, proyek pembangunan pesisir ini tidak hanya bertujuan mempercantik wajah kota dari sisi tata ruang dan infrastruktur, tetapi juga difokuskan pada aspek fungsional dan dampak jangka panjang terhadap masyarakat. 

Harapannya, selain memperbaiki akses transportasi di Kota Ambon, proyek ini mampu memacu roda perekonomian lokal, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah di wilayah pesisir.

"Jadi itu yang sementara dirintis. Jadi kemarin, secara mendalam Deputi ketemu dengan Balai Jalan dengan Dinas PU, dan telah mendiskusikan hal itu secara mendalam," ujar Anthon Lailossa, Selasa (27/5/2025).

Ia menjelaskan bahwa konsep awal proyek tersebut telah disusun dan saat ini tengah memasuki tahap pengembangan lebih lanjut. 

Pemerintah Provinsi terus melakukan kajian teknis dan diskusi lintas sektor agar pelaksanaan proyek ini bisa berjalan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Pembangunan yang dirancang mengitari wilayah pesisir Teluk Ambon ini juga sejalan dengan rencana strategis lainnya, yaitu pengembangan pelabuhan terpadu. 

Keberadaan pelabuhan tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas logistik dan transportasi laut, serta mendorong pertumbuhan sektor perdagangan di Kota Ambon yang dikenal sebagai "kota manise".

Lebih dari itu, proyek pesisir ini diharapkan mampu menjadi katalisator bagi pembangunan wilayah berbasis potensi lokal, dengan mengedepankan prinsip keterpaduan antar sektor, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, saat memimpin apel pagi di Balai Kota Ambon pada Senin (26/05/2025).

Wattimena mengungkapkan apresiasinya atas kerja sama dan dukungan dari Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, serta Kejaksaan Negeri Ambon dalam upaya bersama memberantas praktik ilegal tersebut.

“Ini adalah komitmen kita bersama, untuk memastikan bahwa Kota Ambon terbebas dari tindakan-tindakan pungli, baik yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pihak lain yang melanggar aturan yang berlaku. Termasuk peraturan daerah Kota Ambon,” tegasnya.

Ia juga berharap agar tim siber yang kembali diaktifkan dapat menjalankan tugas pengawasan secara konsisten dan efektif dalam menindak pelanggaran-pelanggaran yang meresahkan masyarakat.

Lebih lanjut, Wali Kota menyoroti sejumlah lokasi yang rawan pungli, seperti area parkir liar, pungutan tak resmi di Pasar Mardika, serta dugaan pungli di lingkungan internal Pemkot Ambon.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa bekerja bersama, untuk menjamin pelayanan publik yang bersih dan bebas pungli,” harap dia.

Ia juga meminta agar seluruh elemen, termasuk TNI-Polri, kejaksaan, penyidik ASN, serta pihak-pihak terkait lainnya dapat memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan pengawasan dan penindakan yang maksimal.

Dengan kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemkot Ambon menargetkan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih serta layanan publik yang transparan dan akuntabel.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, kepada Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, dalam sebuah seremoni di Gedung Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (23/5/2025).

Wakil Gubernur Vanath menyatakan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari kinerja Pemerintah Provinsi Maluku dalam pelaksanaan SPM pada tahun 2024. 

Ia juga menekankan pentingnya peran aktif dari seluruh pemerintah kabupaten/kota di Maluku untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik di wilayah masing-masing.

"Penghargaan ini adalah kinerja di masa pemerintahan sebelumnya, karena itu saya menyampaikan apresiasi atas kinerja tersebut. Saya juga berharap Pemerintah kabupaten/kota se-Maluku bisa proaktif mendorong penerapan SPM di daerahnya masing-masing,” ujar Wagub.

Sebagai informasi, Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan instrumen penting yang digunakan pemerintah untuk memastikan terpenuhinya hak-hak dasar warga negara melalui enam sektor layanan utama, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan permukiman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial.

Capaian ini diraih setelah Maluku mencatatkan peningkatan signifikan dalam Indeks Penilaian SPM. 

Pada tahun 2024 (berdasarkan evaluasi tahun 2023), Maluku berada di posisi ke-21 nasional dengan skor 80,25 dan dikategorikan sebagai "tuntas madya". 

Sementara pada tahun 2025 (mengacu pada data 2024), peringkat Maluku naik ke posisi ke-17 nasional dengan skor 97,89 dan masuk kategori "tuntas utama".

Adapun tiga sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum berhasil mencatat nilai sempurna, yaitu 100, dan diklasifikasikan sebagai "tuntas paripurna". 

Sedangkan bidang lain seperti perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pelayanan sosial berada dalam kategori "tuntas utama".

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Kegiatan patroli ini menjadi bagian dari upaya aparat untuk menciptakan rasa aman dan menertibkan aktivitas yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama di wilayah pusat perdagangan yang ramai seperti Pasar Mardika.

Kegiatan patroli yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIT itu dipimpin langsung oleh Kapolsek Sirimau, Iptu Januar Ramadhani. Dalam patroli tersebut, ia didampingi oleh tiga personel kepolisian lainnya. 

Mereka menyusuri area sekitar pasar untuk mengidentifikasi potensi gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), terutama aktivitas premanisme dan pungutan liar (pungli) yang sering kali dikeluhkan oleh warga maupun para pedagang di lokasi tersebut.

"Patroli ini bertujuan untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta mencegah gangguan kamtibmas dan tindak pidana, khususnya premanisme dan pungutan liar," jelas Iptu Januar Ramadhani saat memberikan keterangan kepada awak media.

Dalam pelaksanaan patroli tersebut, petugas mendapati tujuh orang yang sedang mengatur kendaraan di area parkir pasar tanpa mengenakan identitas resmi yang sesuai. 

Ketujuh orang itu masing-masing berinisial OT (27), ST (23), HT (32), AM (18), RT (20), PT (19), dan ND (36). Mereka langsung diamankan dan dibawa ke Mapolsek Sirimau guna dimintai keterangan lebih lanjut.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan koordinasi dengan pihak pengelola parkir resmi di kawasan Gedung Putih, diketahui bahwa ketujuh orang tersebut sebenarnya tercatat secara administratif sebagai petugas parkir. 

Namun, mereka tidak menggunakan perlengkapan kerja yang lengkap, seperti seragam, kartu identitas dengan nama, foto, dan informasi lokasi penugasan. Hal ini membuat aparat di lapangan menduga mereka sebagai jukir ilegal.

"Jadi saat kami patroli, ketujuh orang itu kedapatan tidak menggunakan atribut lengkap. Memang ada tanda pengenal tapi tidak ada nama, foto dan lokasi penugasan," jelasnya.

Kapolsek menegaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai bentuk pembinaan serta pencegahan dini terhadap praktik-praktik liar yang bisa meresahkan masyarakat. 

Ia juga meminta kepada koordinator perparkiran agar lebih memperhatikan standar kerja dan kelengkapan petugas di lapangan agar insiden serupa tidak terjadi kembali.

"Kesepakatannya mereka akan menggunakan atribut lengkap saat bertugas ke depannya," cetusnya.

Selain melakukan penertiban terhadap jukir yang tidak memenuhi standar, pihak Polsek Sirimau juga menyempatkan diri untuk memberikan edukasi dan imbauan kepada masyarakat yang tengah beraktivitas di kawasan pasar. 

Warga diimbau untuk tetap waspada dan menjaga lingkungan sekitar agar tetap aman, tertib, dan kondusif. 

Warga juga diminta agar tidak segan-segan melapor jika menemukan praktik pungli atau tindakan mencurigakan lainnya.

"Kami mengapresiasi dukungan masyarakat dalam menjaga keamanan. Kehadiran kami di lapangan adalah wujud komitmen Polsek Sirimau untuk menciptakan rasa aman bagi seluruh warga," tutupnya.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan, bahwa ajang tahunan ini tidak sekadar menjadi tempat bertemunya investor, tetapi juga memainkan peran strategis sebagai katalisator dalam percepatan transisi energi di tanah air.

“PLN Startup Day adalah ruang kolaboratif tempat berbagai pemangku kepentingan bertemu untuk merumuskan solusi masa depan. Di sinilah inovasi lahir, bertumbuh, dan bertransformasi menjadi gerakan nyata yang mendorong kemajuan transisi energi nasional,” ungkap Darmawan.

Ia menambahkan, gelaran ini telah mencatatkan sejumlah prestasi signifikan sejak diluncurkan pada tahun 2023. Tercatat, lebih dari 60 startup energi dan teknologi telah bergabung dalam komunitas ini, dengan 20 di antaranya berhasil mengikuti program inkubasi untuk pengembangan tahap awal.

Program ini juga menghasilkan lebih dari 20 nota kesepahaman (MoU) dan 10 perjanjian bisnis antara PLN dan para inovator.

Pada penyelenggaraan tahun ini, PLN Startup Day 2025 menghadirkan serangkaian kegiatan inspiratif seperti showcase, pitch battle, business matchmaking, diskusi panel, hingga sesi networking yang mempertemukan sekitar 350 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari perwakilan kementerian dan lembaga, korporasi besar, investor, universitas, hingga para pendiri startup dari seluruh penjuru Indonesia.

Melalui ajang ini, PLN tidak hanya menunjukkan konsistensinya dalam mendorong budaya inovasi, namun juga mempertegas perannya dalam menciptakan iklim yang inklusif bagi para pelaku usaha rintisan berbasis energi dan teknologi.

“PLN percaya bahwa masa depan energi Indonesia dibangun melalui kolaborasi dan inovasi. Melalui PLN Startup Day 2025, kami juga mendukung hilirisasi inovasi startup binaan pemerintah untuk mendorong transisi energi yang berkelanjutan,” ujar Darmawan.

Bagi pelaku startup, investor, maupun penggiat inovasi yang ingin menyaksikan kegiatan PLN Startup Day 2025, pendaftaran dapat dilakukan secara daring melalui laman resmi: plnconnext.com/startupday2025.

[ADV/Redaktur: Frans Dhena]

Sekilas Tentang PLN
PT PLN (Persero) adalah BUMN kelistrikan yang terus berkomitmen dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan. PLN mengusung agenda Transformasi 2.0 dengan visi menjadi Top 500 Global Company dan menjadi pilihan nomor 1 bagi pelanggan untuk Solusi Energi melalui upaya pertumbuhan usaha, implementasi digitalisasi secara end to end, menjalankan transisi energi untuk mendukung tercapainya Net Zero Emissions (NZE), serta menghadirkan proses bisnis dengan SDM berkelas dunia.

Kasus ini mencakup pengelolaan anggaran perusahaan BUMN tersebut dalam rentang 2020 hingga 2025, dengan total kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp177 miliar.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Asisten Pidsus Kejati Maluku, Triono Rahyudi, Kasi Penyidikan, Kasi Operasional, serta dua jaksa senior dari Bidang Intelijen, Ruslan Marasabessy dan Azit Latuconsina. 

Mereka mendampingi Kajati Agoes SP dan Kepala Kejari Ambon, Adriansyah, dalam memberikan penjelasan kepada media.

Dalam konferensi pers, Kajati Maluku mengungkap sejumlah hasil penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik Kejari Ambon, yang dipimpin langsung oleh Kajari Adriansyah dan Ketua Tim Penyidik, Azer Orno (Kasipidsus Kejari Ambon).

Penggeledahan dimulai pada Jumat, 16 Mei 2025, dengan lokasi pertama berada di kantor Direktur PT. Dok Perkapalan Waiame. 

Dari lokasi tersebut, penyidik menyita ponsel pribadi Direktur Utama Slamet Riyadi beserta dokumen-dokumen penting perusahaan.

Pada hari yang sama, penggeledahan dilanjutkan ke tempat tinggal Wilis Ayu Lestari, Manajer Keuangan dan Akuntansi perusahaan, yang berlokasi di kawasan Air Kuning, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. 

Dari kediaman Wilis, penyidik menyita barang-barang mewah berupa satu kotak perhiasan, enam jam tangan, 42 tas bermerek, dan satu unit ponsel.

Keesokan harinya, Sabtu (17/5/2025), tim kembali menyita satu unit mobil Hyundai Creta N Line merah dengan nomor polisi DE 1539 XY, beserta kunci dan surat tanda coba kendaraan.

Mobil tersebut tercatat atas nama Samsul Bahri, yang diduga merupakan suami Wilis.

“Selanjutnya, dilakukan penyitaan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 terhadap uang tunai senilai Rp1 miliar yang diserahkan oleh saksi Wilis Ayu Lestari,” sebut Kajati Maluku, Agoes SP dalam keterangan pers di Aula Lantai II Kejari Ambon.

Tak hanya Wilis, penyitaan juga dilakukan terhadap saksi lainnya, yaitu Nova Rondonuwu, staf keuangan di perusahaan tersebut. 

Dari Nova, tim menyita sebuah mobil Toyota Calya hitam bernomor B 2868 UFV, lengkap dengan kunci dan STNK atas nama Ivonh Maihassy.

“Saksi Nova juga menyerahkan 10 tas bermerek,” beber Kajati.

Menurut Kajati, seluruh barang bukti yang disita memiliki relevansi dengan dugaan tindak pidana korupsi di perusahaan tersebut.

“Penyitaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRINT-02/Q.1.10/Fd.2/05/2025. Bukti-bukti yang dikumpulkan akan menjadi dasar penting dalam proses penyidikan,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Kajari Ambon Adriansyah menambahkan bahwa seluruh tindakan penggeledahan dan penyitaan dilakukan atas perintah Kajati dan merupakan bagian dari upaya penyelesaian kasus.

“Soal intervensi, tidak ada. Kita bebas kerja. Penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan atas perintah dan petunjuk dari pak Kajati. Saat ini masih dalam proses penyidikan, dan soal tersangka nanti ya, kasih kesempatan kami,” tandas Kajari.

[Redaktur: Ajat Sudrajat]