WahanaNews.co | Jumat (4/2/2022), Direktur Eksekutif CPCS, Tri Okta, menyampaikan hasil survei Center for Political Communication Studies (CPCS). Hasil tersebut mengatakan bahwa 81,1 persen publik merasa puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo- Maruf Amin.
“Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf mencapai 81,1 persen,” tegas Tri Okta.
Baca Juga:
Lebaran Idulfitri 1446 H, PLN Jawa Barat Sukses Jaga Pasokan Listrik Andal
Di sisi lain, ada pula yang masyarakat menyatakan tidak puas dengan pemerintahan Jokowi-Maruf, yakni sebanyak 18,3 persen.
Sebanyak 1,2 persen di antaranya merasa tidak puas sama sekali, sedangkan 0,6 persen sisanya menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
Seperti diketahui, di tahun 2021 Indonesia sudah mengalami dua kali gelombang Covid-19 dengan puncak tertinggi pada bulan Juli 2021.
Namun, setelahnya penurunan kasus berlangsung dengan sangat cepat dan disertai pemulihan ekonomi yang baik, meski sebelumnya sempat dilakukan pembatasan sosial yang sangat ketat.
Baca Juga:
Siaga Penuh, PLN Jabar Sukses Jaga Keandalan Listrik di Momen Lebaran Idulfitri 1446 H
Sementara itu vaksinasi terus digencarkan, di mana sasaran pemberian dosis pertama telah menembus 90 persen dan dosis kedua lebih dari 60 persen.
Pemerintah juga telah melakukan vaksinasi untuk anak-anak serta telah dimulai vaksin booster atau dosis ketiga sebagai penguat bagi yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua dalam rentang enam bulan.
Hasil survei serologi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan juga menunjukkan mayoritas penduduk Indonesia atau sebanyak 86,6 persen telah memiliki antibodi terhadap virus Covid-19.
Tingginya kekebalan masyarakat, serta fasilitas kesehatan yang relatif lebih siap, membuat pemerintah lebih optimis dalam menghadapi gelombang ketiga yang dipicu varian Omicron.
Di sisi ekonomi, pertumbuhan telah berhasil keluar dari zona negatif dengan mencatat angka 3,51 persen pada kuartal III/2021, setelah sebelumnya melonjak hingga 7,07 persen pada kuartal I/2021.
Meskipun perekonomian melambat selama dua tahun pandemi, tetapi hampir tidak ada gejolak berarti yang bisa memicu krisis ekonomi.
Selain itu pada tingkat global, peran strategis Indonesia semakin diakui dengan memimpin Presidensi G20.
Presiden Jokowi mendapatkan posisi tersebut dalam KTT G20 di Roma Italia, diikuti dengan lawatan ke Inggris untuk menghadiri KTT perubahan iklim (COP26).
Pada tahun 2023 mendatang Indonesia juga mendapatkan giliran sebagai ketua ASEAN.
“Dengan berbagai faktor yang mendorong tingginya kepuasan publik, pemerintah juga harus memperhatikan sejumlah hal, seperti kenaikan harga komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya minyak goreng,” kata Okta.
Selain itu ancaman gelombang ketiga pandemi tetap harus diatasi agar tidak terlalu berdampak terhadap pemulihan ekonomi.
Survei ini dilakukan pada 21-30 Januari 2022, dengan jumlah responden 1200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia.
Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang dipilih dengan metode multistage random sampling.
Margin of error survei sebesar ±2,9 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.
[kaf]
