WahanaNews-Maluku | PT PLN (Persero) diminta Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) untuk menjalankan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 dan tak membatasi pemanfaatan PLTS atap hanya 10-15 persen dari kapasitas listrik terpasang di sektor industri.
Ketua Umum AESI Fabby Tumiwa menilai kebijakan PLN itu bisa mempengaruhi target energi terbarukan yang dicanangkan pemerintah.
Baca Juga:
Pemkab Dairi Siap Dukung Gugus Tugas Polri Sukseskan Ketahanan Pangan
"PLTS atap komersial dan industri itu salah satu kontributor utama. Jadi, kalau PLTS atap dihambat, menyebabkan target energi terbarukan yang dicanangkan Jokowi bisa gagal tercapai," katanya dalam keterangan di Jakarta, Senin.
Pemerintah telah menetapkan PLTS atap dengan target 3,6 gigawatt pada 2025 sebagai program strategis nasional.
Penetapan PLTS atap sebagai program strategis nasional dimaksudkan untuk mempercepat pencapaian target energi terbarukan sebesar 23 persen pada 2025.
Baca Juga:
Polsek Bagan Sinembah Gelar Kegiatan Launching Gugus Tugas Polri dan Ketapang.
Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017.
Fabby mengemukakan saat ini laporan yang diterima AESI terkait keluhan atas terhambatnya izin pemanfaatan PLTS atap semakin meluas di berbagai daerah.
Menurutnya, sikap PLN yang membatasi PLTS atap ini bisa berimbas terhadap iklim investasi energi terbarukan di Indonesia.
