WahanaNews-Maluku | Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD provinsi tahun anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp2,8 triliun (turun disbanding 2021) dalam rapat paripurna dengan agenda penyampiaan kata akhir fraksi-fraksi yang intinya menerima disertai sejumlah catatan kritis telah disahkan DPRP Maluku.
"Kami menetapkan Raperda yang diusulkan Pemprov Maluku menjadi Perda nomor 28 tanggal 15 Desember 2021 tentang APBD Maluku 2022," kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdekut dalam rapat paripurna penyampaian kata akhir fraksi-fraksi di Ambon, Rabu.
Baca Juga:
Pemkab Dairi Siap Dukung Gugus Tugas Polri Sukseskan Ketahanan Pangan
Berbagai masalah yang menjadi perhatian DPRD dalam Raperda ini telah dibahas bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah secara intensif, dalam semangat hubungan kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD.
Sehingga diharapkan agar setiap permasalahan yang ditemui dalam keseluruhan proses pembahasan APBD tahun anggaran 2022 dapat dijadikan sebagai pedoman, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
Ketua F-Gerindra DPRD Maluku, Andi Munaswir lewat juru bicara fraksinya, Santhy Tethol mengharapkan program bedah rumah miskin terus ditingkatkan sebab salah satu indikator kemiskinan ekstrem di daerah ini adalah banyaknya rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh kepulauan.
Baca Juga:
Polsek Bagan Sinembah Gelar Kegiatan Launching Gugus Tugas Polri dan Ketapang.
"Kami juga yakin dengan komitmen Pemprov Maluku mengembalikan dokter-dokter spesialis ke RSUD Haulussy Ambon sebab mereka juga adalah dosen pembimbing mahasiswa Fakultas Kedokteran Unpatti Ambon," tandasnya.
Sedangkan Ketua F-Hanura, Hengky Pelata meminta perhatian serius pemerintah terhadap penyelesaian rumah, bangunan, dan tanah, serta tempat-tempat ibadah di kompleks eks pertanian Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon untuk 165 KK yang sudah mendiami lokasi itu selama 66 tahun.
Fraksi Hanura juga berharap pada 2022 sudah ada Sekda Maluku definitif untuk membantu kerja-kerja pemerintah daerah.
Wagub Maluku Barnabas Orno yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Murad Ismail mengatakan, komitmen dan tanggung jawab pemerintah adalah membangun daerah demi terwujudnya kemakmuran masyarakat.
