Maluku.WAHANANEWS.CO, Ambon - Penundaan pelaksanaan Kemah Bela Negara (KBN) yang semula dijadwalkan berlangsung pada 23–29 Oktober 2025 berdasarkan agenda panitia pusat, telah resmi diumumkan oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa.
Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon.
Baca Juga:
Polresta Banda Aceh Bentuk Kampung Bebas Narkoba Ke-23 Cegah Penyalahgunaan
Ketua Umum HMI Cabang Ambon, Rivon Wally, dalam siaran persnya menyatakan bahwa langkah Gubernur merupakan bentuk kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
"Apa yang dilakukan pak Gubernur pesannya bukan soal efisiensi, tetapi proporsionalitas pengelolaan keuangan daerah sesuai pos anggaran. APBD TA 2025 itu dibahas tahun 2024. Mestinya, dalam pembahasan dan perencanaan pelaksana anggaran 2025, kegiatan ini sudah diakomodir dalam bagang tubuh APBD," ujar Rivon, Minggu (01/07/2025).
Rivon juga menekankan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan prinsip akuntabilitas, tanpa didasari preferensi pribadi terhadap kegiatan nasional seperti KBN.
Baca Juga:
TNI AL akan Menempatkan Marinir di Pulau-Pulau Terluar Indonesia
Ia menyoroti kurangnya perencanaan dari pejabat gubernur sebelumnya, Sadali Ie.
“Idealnya, pada periode Pj Gubernur, kegiatan ini sudah clear, dibahas dan diiunggatkan. Atau, sebagai Sekda dan mantan Pj Gubernur, Sadali secara etika birokrasi melaporkan adanya program nasional yang akan diselenggarakan medio Oktober 2025. Jangan terkesan birokrasi dikelola tiba saat tiba akal,” tegas Rivon.
Di sisi lain, Muhammad Ikbal Sowakil dari DPD KNPI Maluku juga menyampaikan dukungan atas keputusan tersebut.
Menurutnya, penundaan ini sejalan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran daerah.
"Keputusan pak Gub bisa saja didasarkan pada kondisi seretnya keuangan daeran ditambah efisiensi. Kita semua tahu bahwa, bukan hanya kegiatan KBN, banyak project pembangunan daerah dan manusia hadus tertunda karena kondisi efisiensi," tekan Ikbal.
Ikbal menegaskan bahwa keputusan Gubernur bukan pembatalan, melainkan penundaan demi kesiapan anggaran dan perencanaan yang lebih matang.
Ia menilai bahwa Maluku sebagai tuan rumah perlu menyambut kegiatan nasional ini secara maksimal agar berdampak positif terhadap pembangunan wilayah, terutama daerah perbatasan.
"Ada dua hal yang harus dilihat dalam perspektif ideal, pertama, memamahi makna penundaan kegiatan. Artinya, pak Gub menimbang soal kesiapan daerah, termsuk anggaran. Formula yang disipkan, kedua, bagimana effect pasca kegiatan terhadap Maluku. Istilahnya, kesinambungan. Jadi KBN bukan hanya event cerremony, tetapi ada yang bisa diwujudkan bagi Maluku, terutama pengejewantahan aksisbilitas wilayah perbatasan," sebut dia.
Ia pun menyatakan dukungannya atas keputusan tersebut, seraya menyebut bahwa pemerintahan baru perlu fokus pada agenda prioritas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat.
"Saya setuju dengan keputusan pak Gubernur. Masih banyak kegiatan prioritas yang harus dilakukan untuk masyarakat dalam fokus kerja satu tahun pemerintahan daerah," tukasnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
