Maluku.WAHANANEWS.CO, Ambon - Anggota Komisi X DPR RI dari Daerah Pemilihan Maluku, Mercy Chriesty Barends (MCB), menegaskan komitmennya untuk terus mengawal sejumlah program pendidikan pemerintah pusat yang ditujukan bagi Provinsi Maluku pada tahun 2025.
Menurutnya, meskipun terjadi penyesuaian anggaran dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah program inti seperti beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tetap berjalan tanpa perubahan signifikan.
Baca Juga:
Lapas Kelas IIA Gorontalo Gelar Ujian Program Belajar untuk Warga Binaan
“Memang di Dikdasmen saat ini telah terjadi pemangkasan anggaran sebesar Rp 7 Triliun, namun untuk program-program inti seperti beasiswa PIP, BOS dan juga untuk Kemendiktisaintek berupa beasiswa KIP tetap akan kita kawal dan tidak akan terganggu,” ungkap Mercy dikutip dari beritabeta, Rabu (30/04/2025)
Mercy menyebutkan bahwa tahun ini, sekitar 54 ribu paket beasiswa PIP akan disalurkan untuk siswa SD, SMP, SMA, dan SMK di wilayah Maluku, berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterimanya.
“Saat ini masih dalam tahap pendataan atau identifikasi oleh relawan-relawan dan akan kami jalankan di 11 kabupaten/kota di Maluku untuk sekolah negeri dan swasta,” tandasnya.
Baca Juga:
Pemkot Bontang Teken MoU dengan Lima Kampus untuk Program Kuliah Gratis
Ia menjelaskan, proses pendataan ini dilakukan secara cermat untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar memenuhi syarat, meskipun seluruh data siswa telah tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa penyaluran bantuan PIP dilakukan melalui dua jalur.
Jalur pertama adalah PIP Reguler yang disalurkan langsung oleh Kemendikdasmen ke Dinas Pendidikan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Jalur kedua adalah PIP aspirasi masyarakat yang didorong oleh anggota DPR RI Komisi X.
“Awalnya jatah aspirasi yang harus saya jalankan itu mencapai 66 ribu paket beasiswa. Namun ada pemotongan 20 persen yang menjadi kebijakan fraksi PDI-P dan akan disalurkan ke Provinsi Malut dan daerah 3T lainnya, sehingga yang tersisa 54 ribu beasiswa yang masuk ke Maluku,” urainya.
Kebijakan internal partai ini, menurutnya, merupakan bentuk solidaritas kepada wilayah lain yang juga membutuhkan dukungan pendidikan, sekaligus strategi dalam memperkuat posisi tawar daerah.
“Jadi ini menjadi sikap PDI-Perjuangan untuk memastikan bahwa semua program ini dapat dinikmati secara adil oleh daerah-daerah lain yang juga membutuhkan program serupa,” tandasnya.
Ia menambahkan, tidak hanya melalui program pendidikan, para kader partai juga mendukung pembangunan di Maluku melalui bidang kerja lainnya sesuai komisi masing-masing di parlemen.
Selain beasiswa, Mercy juga berkomitmen mengawal distribusi dana BOS untuk Maluku, agar pengelolaannya dilakukan secara profesional dan tepat sasaran.
“Jika total jumlah dana BOS yang disalurkan untuk Maluku ini dihitung, maka jumlahnya akan mencapai triliunan rupiah, masak pendidikan di daerah kita tidak maju? Berarti ada ‘something wrong’. Artinya tata kelola dana BOS ini tidak beres,” bebernya.
Mercy berharap dukungan dari masyarakat Maluku untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program pendidikan, terlebih karena tahun ini adalah periode pertama dirinya bertugas di Komisi X DPR RI.
“Saya pastikan di kunjungan berikutnya akan tetap berkoodinasi dengan pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten/kota untuk membicarakan isu-isu pendidikan di Maluku, karena dengan kita garap bersama maka kita telah menyelesaikan satu faktor penentu penurunan angka kemiskinan di Maluku,” tutupnya.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
