WahanaNews - Maluku | PT PLN (Persero) mencatat, ada 4.700 desa di tanah air yang belum tersentuh listrik.
Ribuan desa tersebut tersebar di tujuh provinsi, diantaranya Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat.
Baca Juga:
PLN Butuh Modal Rp17,96 Triliun Guna Capai Rasio Elektrifikasi 100 Persen
Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, ribuan desa yang belum menerima suplai listrik terletak di lokasi yang sulit terjangkau dan terisolasi.
"Ada juga di wilayah terpencil dan bahkan di perbatasan antar negara," ujar Darma dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI, Rabu (15/6/2022).
Ia menjelaskan, biaya investasi infrastruktur ketenagalistrikan di daerah terpencil mencapai Rp24-25 juta per pelanggan. Nominal ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan instalasi listrik di Pulau Jawa senilai Rp1 juta per sambungan.
Baca Juga:
PLN Ajukan PMN Rp10 Triliun untuk Listriki 4.700 Desa Tertinggal di Tanah Air
"Secara komersial menjadi tidak terjangkau," singkatnya.
Guna mengakomodir ribuan desa yang belum mendapatkan akses listrik, kata dia, PLN mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2023 senilai Rp10 triliun untuk dialokasikan ke masing-masing regional PLN.
Dari dana Rp10 triliun yang diajukan, sebanyak Rp2 trilun akan dialokasikan untuk regional Jawa, Madura, Bali (Jamali). Uang tersebut rencananya akan digunakan untuk menggantikan suplai listrik yang selama ini disediakan mandiri oleh masyarakat.
Selanjutnya, dana Rp4,5 triliun akan dialokasikan untuk regional Sumatera dan Kalimantan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air dan transmisi listrik untuk menghubungkan listrik di daerah terpencil.
Kemudian, dana PMN Rp3,5 triliun akan digulirkan untuk regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Papua Barat yang akan dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur pembangkit listrik tenaga air, mikrohidro, gas dan uap, dan pembangkit listrik tenaga mesin gas.
"Selain meningkatkan rasio eletrifikasi, dana PMN juga difungsikan untuk mempercepat transisi energi dengan menyasar sumber daya alam setempat," jelasnya.
Untuk mencapai rasio elektrifikasi dan rasio Desa Berlistrik 100%, dibutuhkan total anggaran Rp18 triliun sampai Rp20 triliun. Diperkirakan, sebanyak Rp2,03 triliun dialokasikan untuk regional Jamali.
Adapun di regional Sumatera dan Kalimantan membutuhkan Rp9,93 trilun dan Regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Papua Barat membutuhkan dana
Rp6 triliun.
"Namun di tahun 2023 ini hanya dianggarkan Rp10 triliun sehingga masih membutuhkan anggaran Rp7,96 triliun lagi di 2024 untuk menuju rasio Desa Berlistrik 100%," ujar Darmawan.
Lebih lanjut, PLN mencatat pada 2022 korporasi telah mengeluarkan anggaran Rp196,8 M untuk mendukung terciptanya rasio elektrifikasi 100% dengan menghubungkan listrik di daerah-daerah terpencil.
Adapun dana PMN 2021 yang telah direalisasikan sampai dengan Triwulan I Tahun 2022 mencapai Rp4 triliun atau setara 80% dari total dana PMN yang diterima.
"Sementara dana PMN 2022 sebesar Rp5 triliun hingga saat ini masih dalam proses harmonisasi penerbitan Peraturan Pemerintah," pungkasnya.[mga]
