WahanaNews-Maluku | Kantor Staf Presiden memastikan pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, Maluku, selesai sesuai target pada Agustus 2023. Tidak hanya Bendungan Way Apu, KSP juga mendorong penyelesaian cepat atas pembangunan ruas jalan lintas Namrole-Leksula.
Hal tersebut disampaikan Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi, dan Investasi KSP Febry Calvin Tetelepta dalam rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait di Ambon, Senin, sebagaimana siaran pers yang diterima di Jakarta.
Baca Juga:
Aksi AKP Dadang Guncang Solok Selatan, Hujani Rumah Dinas Kapolres dengan Tembakan
“KSP meminta Ditjen Bina Marga dalam hal ini BPJN Maluku dan dibantu seluruh peserta rapat untuk segera menyusun kerangka waktu sehingga rencana relokasi dan penyelesaiannya dapat sesuai target," ujar Febry.
Rapat koordinasi ini juga membahas tentang dampak penggenangan bendungan yang beririsan dengan jalan nasional, tiga jembatan, dan transmisi listrik PLN.
Febry menyampaikan guna mendukung konektivitas dengan daerah sekitar bendungan, maka infrastruktur jalan pendukung yang menghubungkan Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan harus dipastikan tersedia dengan cepat. Ruas jalan tersebut adalah Namrole-Leksula yang terbentang sepanjang 34 km.
Baca Juga:
OTT KPK Bengkulu, Calon Gubernur Petahana Dibawa dengan 3 Mobil
KSP terus mengawal transparansi anggaran dari proyek besar di Maluku ini dan memastikan sumber anggarannya.
Adapun demi mendukung percepatan pembangunan, kementerian/lembaga dan pihak terkait sepakat menargetkan proses pembebasan lahan di kawasan pembangunan bendungan dan ruas jalan tuntas pada April 2022. Sedangkan untuk trase jalan yang meliputi survei dan DED, ditargetkan rampung pada Maret 2022.
Harapannya, kata dia, pada bulan Juli tahun yang sama, konstruksi proyek nasional strategis senilai Rp2,33 triliun dapat segera dimulai.
KSP yang berfungsi mengawal jalannya program prioritas nasional mendorong komunikasi dan koordinasi yang intensif dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai Maluku selaku penanggung jawab pelaksana proyek.
“Titik krusial pada pembangunan proyek pembangunan ini ada di pembebasan lahan, karena berada di wilayah adat dua marga. Kita berharap Tim Balai Wilayah Sungai Maluku dapat membangun komunikasi yang efektif sehingga target pembebasan April 2022 dapat tercapai atau bahkan dapat dipercepat," jelas Febry.
Sebagai informasi, pemerintah telah melakukan perencanaan pembangunan proyek ini sejak tahun 2014 dan dilanjutkan dengan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pada 2015 hingga penyempurnaan desain sampai akhir 2017. Konstruksi yang seharusnya dilakukan sekitar 2018 harus tertunda hingga 2021 karena proses pembebasan lahan seluas 581 hektare.
Febry menambahkan bahwa proyek pembangunan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
[kaf]
