DEPOK.WAHANANEWS.CO, Tiakur – Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) DPRD Maluku Barat Daya (MBD), Henrita Natalia Jermias, mengatakan masih berlanjut terus menyelidiki SK Honorer Palsu yang dipakai peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K atau PPPK) tahun 2025 untuk Kabupaten MBD.
Usaha mengungkap sinyalemen kisruh SK Honorer bekerja paruh waktu di lingkungan govermen Kabupaten MBD ini, anggota pansus sudah mengunjungi langsung ke pelbagai lokasi peserta seleksi P3K untuk dimintai klarifikasi.
Baca Juga:
Soal SK Honorer Palsu: Pansus DPRD Periksa Saksi Seleksi P3K Maluku Barat Daya
Peserta seleksi P3K yang diseleksi ini ini berada di sejumlah kecamatan yang tersebar di sejumlah pulau-pulau yang terpisah karena MBD adalah kabupaten kepulauan. Ada sekira 15 kecamatan yang dikunjungi anggota pansus hak angket ini. Baru-baru ini sejumlah anggota pansus bertanda ke Kecamatan Pulau Letti di Pulau Letti, yakni Ketua Pansus, Kornelis Tuamain; Sekretaris Pansus, Henrita Natalia Jermias,; Anggota Pansus Zet Oscar Faumasa da Anton Lowatu.
Pansus DPRD MBD dalam perjalan ke Kecamatan Pulau Letti, Pulau Letti, saat hendak melakukan konfontir kepada peserta seleksi P3K Kabupaten MBD. Disinyalir banyar dari peserta yang menggunakan SK Honorer palsu yang seakan-akan perna menjadi pegawai honorer governmen. (dari kiri-kanan) Anggota Pansus Zet Oscar Faumasa; Ketua Pansus, Kornelis Tuamain; Anggota Pansus Anton Lowatu; Sekretaris Pansus, Henrita Natalia Jermias, Senin (29/9/2025). MALUKU.WAHANANEWS.CO / Andres Pera / file Pansus]
Sampai saat ini Pansus belum mengeluarkan rekomendasi, Hal ini diakibatkan karena dua alasan menurut Henrita Natalia Jermias.
Baca Juga:
Rasa Diabaikan Pemerintah: Jiwa Terancam, Warga Swadaya Bangun Jembatan Darurat Sungai Erai
Pertama, prosedur kerja, yakni sesuai tahapan dan mekanisme kerja.
“Kami pansus dibentuk dalam sidang paripurna DPRD dan wajib melaporkan hasil kerja juga dlm sidang paripurna paling terlambat 6 bulan setelah di-SK-kan. Kami berupaya memenuhi tahapan kerja kami masih berjalan. Ada indikasi kecurangan atau ketidakadilan yang perlu kami buktikan melalui beberapa tahapan yang sedang kami jalankan. Hari ini kerja pansus dalam tahapan konfrontir data hasil telaah administrasi dengan data di lapangan. Ini bukan urusan enteng, Kami berupaya optimal untuk mendapatkan data yang autentik dan objektif. Data sementara belum dapat kami buka ke publik karena akan menimbulkan chaos, sebab belum terbukti kebenaranya. Kami pansus masih punya waktu 2 bulan lebih untuk merampungkan kerja kami. Tetapi kami pansus sudah berkomitmen untuk mempercepat kerja kami supaya rekomendasi pansus sudah dapat disampaikan ke paripurna paling terlambat akhir Oktober." sebut Henrita menjelaskan
Kedua, komitmen moral pansus adalah menghadirkan keadilan. Dan karena itu pansus tidak mau bekerja asal-asalan atau terburu-buru.
"Untuk mengobati rasa keadilan yang terlukai akibat dari praktik-praktik kecurangan dalam proses seleksi maka kami pansus berupaya semaksimal mungkin supaya kerja kami menghasilkan rekomendasi yang berorientasi pada komitmen kami yaitu menghadirkan keadilan" ujar politisi asal Pulau Letti ini kepada wartawan MALUKU.WAHANANERS.CO, Andres Pera via telepon selular, Senin (29/9/2025).
Lanjut Jermias, pansus berharap seluruh 2.052 peserta yang dinyatakan lolos selekasi P3K dapat dilantik, sembari menunggu penyelesaian tahapan rekomendasi dari DPRD MBD.
Sebut Politisi PKB ini menegaskan, dari sekira 100 peserta yang disinyalir bermasalah, baru sekira 40 orang yang sudah dikonfrontir. Sementara ada sekira 50 orang lainnya masih dalam proses. Sinyalemen pengguna SK Honorer yang palsu ini tersebar di 15 kecamatan.
"Bagi saya, pihak BKPSDM pada waktu lalu sudah mengumumkan sekitar 2052 orang yang lulus seleksi dan mestinya mereka semua, saudara-saudara kita ini dilantik saja. Kan belum ada rekomendasi pansus yang membatalkan SK-nya. Jika dikemudian hari kerja pansus dapat membuktikan bahwa mereka yang terindikasi melakukan pelanggaran ternyata terbukti maka pansus akan mengeluarkan rekomendasi untuk membatalkan SK pelantikan saudara-saudara kita." tegas Henrita.
Montase gugusan pulau di Kepulauan Maluku Barat Daya, Provinsi dengan gambaran letak Kecamatan Pulau Letti yang dikunjungi Pansu DPRD MBD soal kisrus SK Honorer palsu yang digunakan peserta seleksi P3K. Tiakur adalah Ibu Kota Kabupaten MBD.
Menanggapi Demonstrasi dari GMNI
Menanggapi demonstrasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) MBD yang mendesak percepatan kinerja, Jermias beri dalin, pansus tetap berkomitmen mempercepat proses. Paling lambat, Oktober 2025 rekomendasi pansus sudah dapat diparipurnakan.
Lebih lanjut, Jermias mengungkap bahwa adanya indikasi sejumlah peserta yang tidak pernah honor, namun memanfaatkan relasi tertentu untuk ikut seleksi. Dari total 2.052 pendaftar, tercatat 1.731 orang resmi sudah dapat dilantik, sementara 321 lainnya masih tertunda lantaran bermasalah secara administrasi.
“Komitmen kami tidak punya dendam politik, tidak ada nama titipan. Orientasi pansus semata-mata menghadirkan keadilan,” ucapnyi.
Selain itu, Ita menekankan, jika terbukti ada pelanggaran oleh BKPSDM MBD, pansus tidak akan segan menyurati bupati untuk menjatuhkan sanksi.
“Namun sejauh ini belum ditemukan adanya pelanggaran oleh pihak BKPSDM,” tambahnya.
[Redaktur: Edy Yanter Latumahina]
