KSP yang berfungsi mengawal jalannya program prioritas nasional mendorong komunikasi dan koordinasi yang intensif dari Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai Maluku selaku penanggung jawab pelaksana proyek.
“Titik krusial pada pembangunan proyek pembangunan ini ada di pembebasan lahan, karena berada di wilayah adat dua marga. Kita berharap Tim Balai Wilayah Sungai Maluku dapat membangun komunikasi yang efektif sehingga target pembebasan April 2022 dapat tercapai atau bahkan dapat dipercepat," jelas Febry.
Baca Juga:
Aksi AKP Dadang Guncang Solok Selatan, Hujani Rumah Dinas Kapolres dengan Tembakan
Sebagai informasi, pemerintah telah melakukan perencanaan pembangunan proyek ini sejak tahun 2014 dan dilanjutkan dengan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pada 2015 hingga penyempurnaan desain sampai akhir 2017. Konstruksi yang seharusnya dilakukan sekitar 2018 harus tertunda hingga 2021 karena proses pembebasan lahan seluas 581 hektare.
Febry menambahkan bahwa proyek pembangunan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
[kaf]
