MALUKU.WAHANANEWS.CO, Kota Moa – Masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) protes terhadap rencana masuknya maskapai Wings Air untuk melayani rute penerbangan dari Moa ke Ambon maupun Ambon ke Moa. Penolakan tersebut muncul di tengah kebijakan pemerintah pusat yang resmi menaikkan tarif tiket pesawat regional sebesar 9 hingga 13 persen mulai April 2026.
Kenaikan tarif ini dipicu melonjaknya harga avtur akibat tekanan global dan dampak perang Iran, sehingga berpengaruh pada seluruh maskapai penerbangan regional di Indonesia. Salah satu yang terdampak adalah penerbangan rute Bandara Pattimura Ambon menuju Bandara Jos Orno Imsula Moa yang saat ini dioperasikan oleh Trigana Air.
Baca Juga:
Skandal P3K Maluku Barat Daya: 8 Peserta Terbukti Palsukan SK Honorer, Mengapa DPRD Tetap Rekomendasi Dilantik
Sebelumnya, harga tiket Trigana untuk rute Kota Moa-Ambon berada di angka Rp1.685.000, namun kini naik menjadi Rp1.879.000. Sementara untuk rute Ambon-Moa, tarif mengalami kenaikan dari Rp1.740.700 menjadi Rp1.935.000.
Disebutkan Mark Salueta, seorang warga MBD, meski terjadi kenaikan, masyarakat menilai tarif Trigana masih jauh lebih terjangkau dibandingkan Wings Air yang disebut-sebut akan membuka layanan serupa. Berdasarkan informasi dari platform penjualan tiket daring, harga tiket Wings Air untuk rute Saumlaki-Ambon pada 30 April 2026 tercatat mencapai Rp2.547.000. Sementara untuk rute Dobo-Ambon pulang pergi pada 1 Mei 2026 dibanderol hingga Rp2.872.000.
Perbandingan harga tersebut menjadi dasar utama penolakan warga MBD terhadap kemungkinan masuknya Wings Air ke jalur Ambon-Moa. Mereka khawatir kehadiran maskapai tersebut justru akan membebani masyarakat dengan tarif yang lebih tinggi.
Baca Juga:
Kisruh Seleksi P3K Maluku Barat Daya, Sekretaris Pansus DPRD Henrita Jermias: Kami Kerja tanpa Dendam Politik
“Kami dengan tegas menolak Wings Air melayani rute Ambon-Moa maupun Moa-Ambon karena harga tiketnya jauh lebih mahal dibandingkan Trigana. Masyarakat membutuhkan akses transportasi udara yang terjangkau, bukan justru semakin memberatkan,” ujar Mark kepada MALUKU.WAHANANEWS.CO, di Kota Moa, Kamis, (30/4/2026).
Warga berharap pemerintah maupun otoritas penerbangan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan seperti MBD yang sangat bergantung pada transportasi udara sebagai jalur utama mobilitas. Menurut mereka, keterjangkauan harga tiket menjadi faktor penting dibanding sekadar penambahan operator penerbangan.
Penolakan ini sekaligus menjadi bentuk aspirasi masyarakat supaya kebijakan transportasi udara di kawasan timur Indonesia tetap berpihak pada kebutuhan rakyat, terutama di tengah tekanan ekonomi akibat kenaikan biaya perjalanan udara.
[Redaktur: Hendrik I Raseukiy]
