WahanaNews-Maluku | Untuk tetap kondusif, Polda Maluku Utara (Malut) meminta masyarakat adat dan Balakusu se kano-kano untuk membantu menjaga situasi Kamtibmas kota Ternate.
"Terkait polemik dan kisruh di internal Kesultanan Ternate, tentunya dukungan massa adat sangat penting, sehingga stabilitas Kamtimbas di daerah ini dapat terpelihara," kata Kabid Humas Polda Malut, Kombes Pol Adip Rojikan di Ternate, Minggu.
Baca Juga:
PLN Icon Plus Hadirkan ICONNEXT, Pameran Futuristik Terbesar di Indonesia
Dia mengajak seluruh masyarakat adat maupun Malut untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif.
"Keamanan dapat terwujud apabila ada kesadaran dari semua pihak untuk saling menjaga dan mengingatkan satu sama lain, sehingga tidak melakukan kegiatan atau tindakan yang melanggar hukum," ujarnya.
Adip meminta seluruh masyarakat adat agar kisruh Kesultanan Ternate dapat diselesaikan dengan mengedepankan adat seatorang sesuai dengan falsafah jou se Ngofa ngare, sebab, permasalahan kesultanan Ternate antara kakak dan adik, artinya mereka masih bersaudara.
Baca Juga:
PLN Icon Plus Hadirkan ICONNEXT, Pameran Futuristik Terbesar di Indonesia
Dia berharap polemik di Kesultanan Terrnate agar dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan mengedepankan nilai - nilai adat seatoran dan Polda Malut meminta agar tidak melakukan mobilisasi dan konsolidasi oleh kedua pihak yang menyebabkan kerumunan massa dan mengganggu Kamtibmas di Kota Ternate.
"Mari kita menjaga Malut tetap aman, damai dan sehat. Begitu pun agar terhindar dari COVID-19 dengan menghimbau masyarakat tetap menaati protokol kesehatan dan melaksanakan vaksinasi. Pastikan diri sudah divaksin untuk mencegah bahaya COVID-19 dan selalu terapkan protokol kesehatan yang ketat dalam beraktivitas," ujarnya.
Sedangkan, perangkat Adat Kesultanan Ternate, Irwan Abdul Gani menganggap Sultan Ternate Hidayatullah Sjah merupakan pemimpin telah melewati berbagai prosesi ritual untuk dikukuhkan menjadi Sultan, sehingga apapun yang dilakukan sekelompok massa adat yang mengatasnamakan Dewan Fala Raha tidak diakui.
