MALUKU.WAHANANEWS.CO, Ambon – Tokoh masyarakat Maluku, Hamid Rahayaan berikan peringatan keras kepada Presiden Prabowo Subianto, yaitu menuntut kemerdekaan Maluku bila tidak segera membersihkan pemerintahan dari koruptor, pengkhianat, dan para perusak bangsa.
“Jika tidak membersihkan perusuh dari perusak bangsa, maka janji-janji besar yang pernah disampaikan kepada rakyat sewaktu kampanye pilpres hanya akan menjadi utopia belaka,” ujar Hamid dalam siaran pers kepada MALUKU.WAHANANEWS.CO, Selasa (2/9/2025).
Baca Juga:
Kunjungan Rosan ke Wenzhou, Indonesia Siapkan Sinergi Riset WtE dan Energi Hijau
Pernyataan Abdul Hamid Rahayaan menjadi sinyal keras bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Ia menuntut agar Presiden benar-benar menghadirkan keadilan, memberantas korupsi, dan membuktikan komitmen pada pemerataan pembangunan.
“Jika tidak, sejarah hanya akan mencatat Prabowo sebagai presiden yang gagal memenuhi janji dan meninggalkan luka mendalam bagi Rakyat Maluku,” sebut Hamid.
Mantan Penasehat Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj ini, melontarkan pernyataan keras, penuh kekecewaan terhadap arah kepemimpinan bangsa di bawah Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga:
Nasdem: Pemerintah Perlu Tim Independen Ungkap Dugaan Agenda Makar
“Wajah kepemimpinan nasional semakin kabur karena orang-orang berintegritas justru disingkirkan, sementara para koruptor dan penjahat dibiarkan bebas menguasai negara. Contoh kasus, Komjen Martinus Hukom, mantan Kepala BNN, sosok berintegritas, disingkirkan. Sementara para koruptor malah berkuasa. Maka wajar kalau gejolak sosial dan politik terjadi di mana-mana,” sergah mantan Wali Kota Tual ini.
Diskriminasi kepada Rakyat Maluku
Menurut Rahayaan, Maluku ibarat, anak kandung yang terus dianaktirikan. Rahayaan menyoroti perlakuan negara terhadap Maluku yang disebutnya tidak adil. Padahal Maluku adalah salah satu dari delapan provinsi yang ikut melahirkan Republik Indonesia. Namun, hingga kini, Maluku masih terjebak dalam kemiskinan struktural akibat dianaktirikan dalam berbagai kebijakan politik maupun ekonomi.
