Bagi Kepala Bakamla Zona Maritim Timur Laksamana Haris Djoko Nugroho, pengumpulan data maupun informasi kemaritiman yang didapat lewat sistem satelit, radar, dan basis dari alat pemantau milik negara, tidaklah cukup tanpa keterlibatan masyarakat pesisir.
Karena itu, Rapala di Ambon menjadi role model atau percontohan karena membuka mata semua pihak akan kesadaran warga untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara. Keinginan untuk terlibat itu datang dari warga sendiri, sehingga Bakamla memutuskan untuk mengakomodir, mengorganisir, dan membentuk wadah dalam bentuk Rapala.
Baca Juga:
Soal RUU Keamanan Laut, Yusril Tunggu Arahan Presiden
Rapala di Ambon dibina dan diberi pelatihan tentang keamanan laut, sehingga menjadi ujung tombak untuk deteksi dini dan sumber informasi. Deteksi dini ini bukan hanya untuk kepentingan Bakamla semata, melainkan juga akan bermanfaat untuk komunitas kemaritiman lainnya, seperti TNI AL, Polair dan Basarnas.
Karenanya Rapala bukan hanya alat, tapi juga sumber daya untuk pemantauan.
Pada 2023 Bakamla Zona Maritim Timur berencana mengusulkan pembentukan Rapala di beberapa daerah lain, di antaranya di Kupang (NTT) dan Papua.
Baca Juga:
Bakamla Sebut Jumlah Kapal Patroli di ZEE Natuna Utara Belum Ideal
Semangat kolaborasi dan kesadaran kolektif dari Rapala di Maluku diharapkan bisa bermuara pada keutuhan NKRI dan peningkatan taraf hidup masyarakat pesisir agar mereka bisa sejahtera dari kekayaan lautnya yang kerap dicuri.[zbr]
