Jalur kedua adalah PIP aspirasi masyarakat yang didorong oleh anggota DPR RI Komisi X.
“Awalnya jatah aspirasi yang harus saya jalankan itu mencapai 66 ribu paket beasiswa. Namun ada pemotongan 20 persen yang menjadi kebijakan fraksi PDI-P dan akan disalurkan ke Provinsi Malut dan daerah 3T lainnya, sehingga yang tersisa 54 ribu beasiswa yang masuk ke Maluku,” urainya.
Baca Juga:
Lapas Kelas IIA Gorontalo Gelar Ujian Program Belajar untuk Warga Binaan
Kebijakan internal partai ini, menurutnya, merupakan bentuk solidaritas kepada wilayah lain yang juga membutuhkan dukungan pendidikan, sekaligus strategi dalam memperkuat posisi tawar daerah.
“Jadi ini menjadi sikap PDI-Perjuangan untuk memastikan bahwa semua program ini dapat dinikmati secara adil oleh daerah-daerah lain yang juga membutuhkan program serupa,” tandasnya.
Ia menambahkan, tidak hanya melalui program pendidikan, para kader partai juga mendukung pembangunan di Maluku melalui bidang kerja lainnya sesuai komisi masing-masing di parlemen.
Baca Juga:
Pemkot Bontang Teken MoU dengan Lima Kampus untuk Program Kuliah Gratis
Selain beasiswa, Mercy juga berkomitmen mengawal distribusi dana BOS untuk Maluku, agar pengelolaannya dilakukan secara profesional dan tepat sasaran.
“Jika total jumlah dana BOS yang disalurkan untuk Maluku ini dihitung, maka jumlahnya akan mencapai triliunan rupiah, masak pendidikan di daerah kita tidak maju? Berarti ada ‘something wrong’. Artinya tata kelola dana BOS ini tidak beres,” bebernya.
Mercy berharap dukungan dari masyarakat Maluku untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan program pendidikan, terlebih karena tahun ini adalah periode pertama dirinya bertugas di Komisi X DPR RI.
