WahanaNews - Maluku | Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena mengatakan, perlu adanya sinergitas program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menurunkan angka kemiskinan di Ibu Kota Provinsi Maluku.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 mencatat, angka kemiskinan kota Ambon meningkat menjadi 23,67 ribu jiwa (5,02 persen) dari total penduduk 347.288 jiwa.
Baca Juga:
Prof. Teddy Leasiwal: Inflasi Tinggi Ubah Perilaku Konsumen dan Pola Belanja Masyarakat
"Angka ini mengalami peningkatan 1,52 ribu jiwa, atau 0,51 persen dari jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya yakni 22,15 ribu, atau 4,51 persen," ujar Bodewin di Ambon, Selasa (31/5/2022).
Menurutnya, upaya pencegahan dan penanganan kemiskinan tetap dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan, sesuai dengan kebutuhan prioritas daerah yang di implementasi dalam rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Menurutnya, hal itu akan menjadi catatan khusus prioritas kerja ke depan. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan, dengan yang jelas dan cara identifikasi melakukan terukur, tentang penyebab kemiskinan itu sendiri.
Baca Juga:
Perkara Korupsi, Eks Wali Kota Tual Divonis Satu Tahun Enam Bulan Penjara
Kemudian, intervensi ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan secara terintegrasi, dalam rangka menurunkan angka kemiskinan di kota Ambon.
"Kita tentu berharap, angka kemiskinan di kota ambon akan menurun dari waktu ke waktu, sehingga berdampak pada angka menurunnya kemiskinan di provinsi Maluku," paparnya.
Ia menilai, dampak dari pandemi covid-19,
membuat pertumbuhan ekonomi kota Ambon mengalami kontraksi pada kisaran -1,95 persen dari 5,78 persen.
Akibatnya, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penanganan pengentasan kemiskinan, karena anggaran pembangunan di fokus ulang (refocusing).
"Hal itu membuat target prioritas pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik sesuai perencanaan program dan kegiatan bantuan pemberdayaan keluarga miskin dan bantuan sosial," ungkapnya.
Ia pun berharap, keterlibatan semua pihak perwakilan masyarakat dari desa/negeri dan kelurahan, serta pemangku kepentingan lintas sektor OPD dapat memberi kontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan indikator yang tepat sasaran, berbasis data miskin yang valid.[mga]
