WahanaNews-Maluku | Bank Indonesia menyatakan mendukung upaya pengembangan Banda Neira di Pulau Banda, Kabupaten Maluku Tengah menjadi destinasi wisata unggulan di Provinsi Maluku, yang perlu diawali pembuatan peta jalan (road map) pariwisata.
"Perlu ada peta jalan yang jadi acuan, misalkan dalam tiga tahun pariwisata Banda akan seperti apa, dan pada tahun pertama apa yang akan dilakukan," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Bakti Artanta di talkshow dengan tema pariwisata Banda berkelanjutan yang bekerja sama dengan LKBN Antara di Banda Neira, Sabtu.
Baca Juga:
BI Umumkan Uang pecahan Rp10 Ribu Tahun Emisi 2005 Tidak Berlaku Lagi
Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat yang dilaksanakan BI Perwakilan Maluku di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Maluku, berkolaborasi dengan Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Biro Maluku serta Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IX Ambon.
Menurut Bakti, pihaknya siap mendukung kegiatan yang dilakukan berbagai komunitas untuk pengembangan pariwisata Pulau Banda terutama setelah pandemi COVID-19 berakhir.
"Terpenting adalah sinergi dan kolaborasi berbagai pihak untuk bersama-sama membangun pariwisata Pulau Banda, termasuk menjaga dan melestarikan berbagai peninggalan sejarah yang ada di kepulauan penghasil rempah-rempah pala, kayu manis dan kenari ini," katanya.
Baca Juga:
Bank Indonesia Sebut Uang Pecahan Rp10 Ribu Tahun Emisi 2005 Tidak Berlaku Lagi
Dia mengajak berbagai komunitas dan pegiat pariwisata untuk bergerak bersama mewujudkan tujuan dan misi utama yakni menjadikan pariwisata Pulau Banda semakin maju serta menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia.
"Kami BI Maluku mendukung karena pariwisata Banda dapat menjadi sumber devisa bagi pemerintah maupun masyarakat Pulau Banda sendiri," katanya.
Bakti mengatakan, kehadirannya bersama jajaran BI di Pulau Banda untuk lebih banyak mendengar dan menerima banyak masukan dan upaya pengembangan Pulau Banda yang akan dilakukan pemerintah dan masyarakat serta pelaku usaha pariwisata, untuk kemudian disuarakan ke pemerintah Pusat.
