Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan bahwa negara harus bersikap adil dan tidak tunduk pada tekanan dari pihak mana pun, khususnya kelompok-kelompok yang melakukan pelanggaran hukum, baik melalui tindakan kekerasan secara langsung maupun lewat provokasi sosial yang memecah belah.
Ia menggarisbawahi pentingnya kerja sama antarlembaga, khususnya sinergi antara TNI, Polri, dan Satpol PP, agar penegakan hukum dapat dijalankan secara konsisten, profesional, dan tidak memihak.
Baca Juga:
JKT48 Resmi Jadi Brand Ambassador Sukro Oven, Hadirkan Semangat Baru untuk Gen Z
“Hukum dan negara harus menjadi satu-satunya jalan penyelesaian,” ujarnya dengan mantap.
Lebih jauh, Lewerissa menekankan bahwa keberadaan para pemimpin di semua tingkatan, baik itu kepala desa, tokoh agama, maupun pemuka adat, memegang peran sentral dalam menciptakan suasana damai dan memperkuat kohesi sosial.
Ia menyebut bahwa keteladanan dari para pemimpin ini merupakan instrumen sosial yang paling kuat untuk menumbuhkan rasa percaya, rasa saling menghargai, dan mencegah terjadinya perpecahan dalam masyarakat.
Baca Juga:
Cek Kesehatan Gratis di Sekolah, Pemerintah Targetkan 53 Juta Anak Tercakup
Gubernur juga mengajak seluruh masyarakat di wilayah Maluku Tenggara untuk menjaga kondisi yang aman dan kondusif, karena menurutnya, suasana damai merupakan prasyarat utama bagi kemajuan pembangunan daerah serta daya tarik bagi para investor yang ingin menanamkan modal di Maluku.
Ia mengingatkan bahwa setiap warga memiliki peran, sekecil apa pun, dalam menjaga keharmonisan dan membangun daerah.
“Kalau tidak bisa bantu satu orang, setidaknya jangan jadi beban bagi orang lain,” kata Gubernur di akhir pidatonya, yang disambut dengan tepuk tangan dari peserta forum.
