"Untuk mengobati rasa keadilan yang terlukai akibat dari praktik-praktik kecurangan dalam proses seleksi maka kami pansus berupaya semaksimal mungkin supaya kerja kami menghasilkan rekomendasi yang berorientasi pada komitmen kami yaitu menghadirkan keadilan" ujar politisi asal Pulau Letti ini kepada wartawan MALUKU.WAHANANERS.CO, Andres Pera via telepon selular, Senin (29/9/2025).
Lanjut Jermias, pansus berharap seluruh 2.052 peserta yang dinyatakan lolos selekasi P3K dapat dilantik, sembari menunggu penyelesaian tahapan rekomendasi dari DPRD MBD.
Baca Juga:
Soal SK Honorer Palsu: Pansus DPRD Periksa Saksi Seleksi P3K Maluku Barat Daya
Sebut Politisi PKB ini menegaskan, dari sekira 100 peserta yang disinyalir bermasalah, baru sekira 40 orang yang sudah dikonfrontir. Sementara ada sekira 50 orang lainnya masih dalam proses. Sinyalemen pengguna SK Honorer yang palsu ini tersebar di 15 kecamatan.
"Bagi saya, pihak BKPSDM pada waktu lalu sudah mengumumkan sekitar 2052 orang yang lulus seleksi dan mestinya mereka semua, saudara-saudara kita ini dilantik saja. Kan belum ada rekomendasi pansus yang membatalkan SK-nya. Jika dikemudian hari kerja pansus dapat membuktikan bahwa mereka yang terindikasi melakukan pelanggaran ternyata terbukti maka pansus akan mengeluarkan rekomendasi untuk membatalkan SK pelantikan saudara-saudara kita." tegas Henrita.
Montase gugusan pulau di Kepulauan Maluku Barat Daya, Provinsi dengan gambaran letak Kecamatan Pulau Letti yang dikunjungi Pansu DPRD MBD soal kisrus SK Honorer palsu yang digunakan peserta seleksi P3K. Tiakur adalah Ibu Kota Kabupaten MBD.
Baca Juga:
Rasa Diabaikan Pemerintah: Jiwa Terancam, Warga Swadaya Bangun Jembatan Darurat Sungai Erai
Menanggapi Demonstrasi dari GMNI
Menanggapi demonstrasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) MBD yang mendesak percepatan kinerja, Jermias beri dalin, pansus tetap berkomitmen mempercepat proses. Paling lambat, Oktober 2025 rekomendasi pansus sudah dapat diparipurnakan.
Lebih lanjut, Jermias mengungkap bahwa adanya indikasi sejumlah peserta yang tidak pernah honor, namun memanfaatkan relasi tertentu untuk ikut seleksi. Dari total 2.052 pendaftar, tercatat 1.731 orang resmi sudah dapat dilantik, sementara 321 lainnya masih tertunda lantaran bermasalah secara administrasi.
