WAHANANEWS.CO, Ambon - Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menepis tudingan adanya praktik nepotisme dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Ambon. Seluruh program pembangunan, mulai dari perbaikan jalan hingga penyediaan air bersih, ditegaskan berjalan berdasarkan kebutuhan masyarakat, skala prioritas, dan mekanisme perencanaan daerah yang telah ditetapkan.
Juru Bicara Pemkot Ambon, Ronald Lekransy, menegaskan Wali Kota Ambon Bodewin M. Wattimena dan Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta tidak pernah menjadikan kepentingan pribadi, kedekatan kelompok, maupun latar belakang identitas masyarakat sebagai dasar dalam menentukan arah pembangunan.
Baca Juga:
Ambon Darurat Rabies, Masyarakat Diimbau Tidak Abaikan Vaksinasi
“Tidak ada nepotisme dalam pembangunan. Semua program dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan melalui mekanisme perencanaan secara berjenjang hingga tingkat Kota Ambon,” tegas Lekransy, Sabtu (22/8/2026).
Penegasan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya berbagai aspirasi dan pemberitaan terkait pemerataan pembangunan jalan serta layanan air bersih di sejumlah wilayah Kota Ambon.
Menurut Lekransy, seluruh program yang dijalankan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon mengacu pada dokumen perencanaan resmi, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), rencana pembangunan daerah, hingga kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Baca Juga:
Mantan Walikota Ambon Richard Louhenapessy Divonis 8,5 Tahun Penjara
Ia menekankan bahwa prioritas pembangunan tidak pernah ditentukan berdasarkan agama, suku, maupun golongan tertentu. Pemerintah menggunakan indikator objektif seperti tingkat kerusakan infrastruktur, kepadatan penduduk, nilai strategis jalur pelayanan publik, serta pertimbangan teknis di lapangan.
“Penentuan prioritas didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat dan kondisi teknis yang ada,” ujarnya.
Lekransy mengakui kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kota Ambon masih sangat besar. Namun keterbatasan anggaran membuat pemerintah harus melakukan penanganan secara bertahap dan terukur agar penggunaan anggaran tetap akuntabel.
