Maluku.WahanaNews.co, Ambon - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku tenggara (Malra) melakukan upaya pengendalian inflasi menjelang hari besar keagamaan Natal dan tahun baru untuk mengendalikan inflasi di daerah itu.
"Upaya strategis yang dilakukan pemerintah kabupaten adalah peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis, pemberian bantuan pada sektor pertanian yang tepat sasaran, penguatan tata kelola logistik daerah, dan pengawasan harga dan operasi pasar," ucap Penjabat Bupati Maluku Tenggara Jasmono dalam keterangan tertulis yang diterima di Ambon, Sabtu (11/11/23).
Baca Juga:
Prof. Teddy Leasiwal: Inflasi Tinggi Ubah Perilaku Konsumen dan Pola Belanja Masyarakat
Hal itu dikatakan Jasmono dalam rapat pengendalian inflasi daerah oleh TPID Maluku di Maluku tenggara.
Jasmono pada kesempatan itu mengatakan, pengendalian inflasi daerah ini menjadi isu nasional, dan menjadi tanggung jawab bersama dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah termasuk seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Ini menjadi penting, karena inflasi ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah, baik itu inflasi yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, sehingga inflasi perlu dijaga dalam level yang optimal, agar pertumbuhan ekonomi dapat didorong dan ditingkatkan untuk membantu masyarakat kita di daerah," tuturnya.
Baca Juga:
Perkara Korupsi, Eks Wali Kota Tual Divonis Satu Tahun Enam Bulan Penjara
Ia melanjutkan saat ini tengah dihadapkan dengan isu yang cukup mengganggu stabilitas inflasi secara nasional yaitu el nino, karena hal tersebut memberikan dampak bagi inflasi secara nasional, maupun daerah, maka dari itu perlu langkah-langkah strategis.
“Terkait amanat Mendagri pada rakor pengendalian inflasi 6 November 2023 kemarin, disebutkan bahwa potensi kenaikan inflasi cukup tinggi pada akhir tahun 2023 dan masuk 2024, secara global barang-barang mengalami kenaikkan harga, pasokan terganggu, serta dampak el nino, mengakibatkan naiknya harga beras secara tajam sejak Juli 2023, dan ini diprediksi akan terus berlangsung sampai Februari 2024, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas harga termasuk inflasi di daerah terutama menjelang Nataru," kata Jasmono menjelaskan.
Sementara itu Ketua Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGPP) Maluku Hadi Basalamah saat memimpin rapat tersebut menginginkan agar berbagai pihak bisa satu pandangan dan cara berpikir untuk menyelesaikan program-program yang berbasis indikator performa karena menjadi diskresi utama dari tingkat pusat sampai daerah.
“Hampir setiap minggu Gubernur meminta progress, baik dari TPID, Kemiskinan, Inovasi, agar bisa mengimprovisasi dan pendekatan kerja tidak lagi berbasis birokrasi, karena menyelesaikan inflasi harus kerja lapangan.” tuturnya.
Basalamah menyampaikan, terkait kemiskinan Maluku di tahun 2023 posisi Maret, sedikit mengalami kenaikan 0,18 persen atau setara dengan 4009 orang, dan hampir 60 persen bertumpuk di desa, oleh karena itu pemerintah Provinsi meluncurkan program satu OPD satu desa binaan.
"Kemudian pemerintah juga turut melibatkan sektor swasta dan BUMN, atas nama negara kita sama-sama kerjakaan ini, dan sebagaimana diketahui kemiskinan di Maluku kalau dilihat dari tren mulai dari 2019-2023 itu secara struktural turun," katanya menjelaskan.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
