Akibatnya, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penanganan pengentasan kemiskinan, karena anggaran pembangunan di fokus ulang (refocusing).
"Hal itu membuat target prioritas pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik sesuai perencanaan program dan kegiatan bantuan pemberdayaan keluarga miskin dan bantuan sosial," ungkapnya.
Baca Juga:
Prof. Teddy Leasiwal: Inflasi Tinggi Ubah Perilaku Konsumen dan Pola Belanja Masyarakat
Ia pun berharap, keterlibatan semua pihak perwakilan masyarakat dari desa/negeri dan kelurahan, serta pemangku kepentingan lintas sektor OPD dapat memberi kontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan indikator yang tepat sasaran, berbasis data miskin yang valid.[mga]
