Akibatnya, pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penanganan pengentasan kemiskinan, karena anggaran pembangunan di fokus ulang (refocusing).
"Hal itu membuat target prioritas pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik sesuai perencanaan program dan kegiatan bantuan pemberdayaan keluarga miskin dan bantuan sosial," ungkapnya.
Baca Juga:
Pemkot Ambon Tetapkan 10 Proyek Strategis untuk Pembangunan 2025
Ia pun berharap, keterlibatan semua pihak perwakilan masyarakat dari desa/negeri dan kelurahan, serta pemangku kepentingan lintas sektor OPD dapat memberi kontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan indikator yang tepat sasaran, berbasis data miskin yang valid.[mga]
